Bawaslu Babel sebut tiga potensi kerawanan Pilkada 2024

Tanjung Pandang, Belitung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyebutkan ada tiga potensi kerawanan Pilkada 2024 di daerah itu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bangka Belitung, Sahirin di Tanjung Pandan, Senin mengatakan tiga potensi kerawanan tersebut adalah netralitas ASN, isu SARA, dan media sosial.

"Kami mencatat ada tiga potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang," katanya.

Menurut dia, netralitas ASN di daerah itu sangat rawan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 karena mayoritas bakal calon kepala daerah maupun bakal calon wakil kepala daerah pada Pilkada 2024 adalah petahana (incumbent).

"Karena kita sama-sama tahulah bagaimana suhu politik di Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, kata Sahirin, Bawaslu Bangka Belitung juga mewaspadai merebaknya isu SARA di Pilkada 2024.

"Isu SARA ini diwaspadai di sejumlah daerah-daerah tertentu sehingga bagaimana kami harus melakukan pencegahan dan kolaborasi dengan masyarakat sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama," katanya.

Di sisi lain, potensi pelanggaran Pilkada 2024 lainnya adalah pelanggaran di media sosial seperti berita hoaks ataupun berita bohong.

"Maka guna mengimbangi media sosial kami menjalin kerja sama dengan media mainstream sehingga tidak ada informasi yang hoaks jadi semuanya harus saling berkoordinasi," ujarnya.

Disampaikannya, untuk itulah, Bawaslu Belitung melakukan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.

Sahirin menyebutkan, tren pelanggaran Pemilu 2024 di Babel adalah meliputi pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK), calon penyelenggara adhoc yang terindikasi terlibat partai politik, keterlibatan TPP dalam mengarahkan/menggerakkan pendamping desa untuk mendukung partai, ASN memberikan dukungan kepada pasangan calon/caleg tertentu, dan KPU provinsi serta KPU kabupaten/kota menerima pendaftaran bakal calon legislatif melebihi batasan waktu pendaftaran.

"Kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan pengawasan pelaksanaan Pemilu 2024 lalu apa yang kurang kami tingkatkan dan yang sudah baik kami jaga dan pertahankan," katanya.