Puan Maharani: Seluruh anggota DPR bertanggung jawab jalankan amanat rakyat

Jakarta (ANTARA) -
"Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya," kata Puan dalam rapat paripurna perdana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa petang.

Dia menjelaskan setiap pemilu selesai dilaksanakan dan rakyat telah memilih wakilnya, maka selalu disertai dengan harapan rakyat bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada anggota DPR RI dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera.

Di lain sisi, menurutnya, Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Indonesia.

Ia pun menyebutkan sejumlah permasalahan struktural yang harus diselesaikan, seperti masalah struktural kualitas Sumber Daya Manusia, kedaulatan pangan, energi, industri nasional, UMKM, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain sebagainya.

Baca juga: Puan Maharani kembali jadi Ketua DPR RI 2024-2029

"Kita juga menghadapi ketidakpastian gejolak ekonomi global dan geopolitik global, kita juga menghadapi perekonomian nasional yang masih dalam pemulihan," ujarnya.

Puan juga menuturkan DPR RI melalui fungsi-fungsi konstitusional-nya harus melakukan intervensi, yaitu dengan kebijakan negara dalam politik hukum, politik anggaran dan politik pembangunan, untuk merespons berbagai tantangan di dalam membangun Indonesia.

Oleh karena itu, anggota DPR RI harus mengutamakan kerja bersama dengan bergotong royong. Sebab, mereka tak mungkin untuk bekerja dan mengambil keputusan kebijakan negara secara sendiri

Anggota DPR RI, sambung Puan, dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan peran diplomasi di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan.

"Di setiap AKD diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar-poksi, antar-pimpinan dan anggota dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara," pungkas Puan.