Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada Pemerintah untuk tidak mengaburkan sejarah dalam penulisan sejarah versi terbaru yang akan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT Ke-80 Republik Indonesia.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, kemudian tidak meluruskan sejarah," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Komisi X DPR RI sudah menggelar rapat dengar pendapat umum yang meminta masukan dari masyarakat, khususnya dari para sejarawan. Di sisi lain, menurut dia, komisi tersebut akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait penulisan sejarah versi terbaru itu.
"Jadi 'jas merah' jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit," kata dia.
Menurut dia, penulisan sejarah versi terbaru itu perlu memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh perjuangan pahlawan dan perjuangan lainnya. Dia mengatakan Indonesia berdiri setelah melalui masa pahit dan getir.
"Pahit dan getirnya, berhasil baiknya, itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," katanya.
Di sisi lain, dia pun meminta kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam menyusun penulisan sejarah versi terbaru itu. Karena penulisan sejarah bangsa ini harus dilakukan secara hati-hati.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menargetkan penulisan sejarah Indonesia versi terbaru rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
Fadli Zon optimistis target itu tercapai mengingat proyek penulisan sejarah itu dikerjakan oleh lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai universitas di Indonesia.
Dia mengatakan untuk bagian-bagian yang direvisi, ditambahkan, ataupun diluruskan pun mengikuti hasil kajian para ahli, dan buku-buku sejarah Indonesia yang dituliskan sebelumnya.
“Kami akan update dan menambah beberapa jilid tentu mendasarkan kepada buku-buku yang sudah ada," kata dia.
