Yandri Susanto, tugas bangun Indonesia dari desa menanti

Jakarta (ANTARA) -  
Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto menjadi salah satu sosok yang memperoleh kepercayaan Prabowo untuk bekerja sama menyukseskan beragam program yang dirancangnya dalam lima tahun ke depan. Yandri diberikan kepercayaan menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
 
Sebelumnya pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), posisi Menteri Desa diampu oleh Abdul Halim Iskandar yang memimpin Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal disatukan dengan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
 
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, kementerian tersebut dipecah menjadi Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi.
 
Sebelum terpilih menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sempat menduduki sejumlah posisi strategis, baik sebagai politikus maupun wakil rakyat.

Diketahui dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bengkulu. Setelah itu, dia meraih gelar sarjana di bidang Peternakan dari Universitas Bengkulu pada tahun 1998. Tak berhenti di situ, Yandri kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas KH Abdul Chalim dan lulus pada tahun 2024.
 
Karir politik Yandri dimulai pada tahun 2004, ketika dia mulai aktif di Barisan Muda (BM) Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Wakil Sekretaris Jenderal.
 
Karir politiknya terus berlanjut, dia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) BM PAN pada 2006 hingga 2011. Pada periode 2011–2016, pria kelahiran 7 November 1974 itu pun sempat menjabat sebagai Ketua Umum BM PAN yang. Selain itu selama masa tersebut dia juga aktif di KNPI sebagai Ketua Bidang Pariwisata.
 
Di kancah politik nasional, Yandri pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI pada tahun 2012. Saat itu dia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I sebelum kemudian mewakili Dapil Banten II sejak 2014.

Pengalaman Yandri di DPR terbilang luas, terutama dalam bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ketika ia menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI dari 2019 hingga 2022.
 
Karir politik Yandri Susanto semakin berkembang ketika ia diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI menggantikan Zulkifli Hasan yang saat itu dilantik menjadi Menteri Perdagangan.
 
Selain di bidang politik, Yandri juga memiliki pengalaman di sektor swasta. Dia pernah menjadi Tenaga Ahli DPR-RI/MPR-RI pada 2004 serta menjabat sebagai Direktur di beberapa perusahaan, seperti PT Solusi Plus dan PT Suplai Plus pada periode 2004–2012.
 
Dalam pandangan Yandri, menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) merupakan tugas mulia sehingga ia menyambut baik kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu.
 
"Saya siap demi bangsa dan negara, panggilan ini sangat mulia, dan saya siap menerima arahan dari Pak Presiden," kata Yandri.
 
Diketahui dari delapan misi yang dimiliki Prabowo-Gibran atau lebih dikenal dengan sebutan Astacita, persoalan pembangunan desa memang menjadi salah satu hal yang mereka soroti. Prabowo-Gibran memiliki misi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 
Selain itu mereka juga merancang program melanjutkan pembangunan infrastruktur desa serta program prioritas berupa jaminan rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa serta rakyat yang membutuhkan.
 
Menurut Guru Besar Ekonomi UGM Prof Gunawan Sumodiningrat, penguatan pemberdayaan desa, koperasi, dan lembaga Pancasila dalam misi Astacita Prabowo-Gibran itu berlandaskan pada UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagai jati diri bangsa.
 
Prof Gunawan juga menyebutkan Prabowo-Gibran sepatutnya melanjutkan pembangunan yang dititikberatkan pada pembangunan desa. Hal itu, kata dia, disebabkan karena desa merupakan unit pengambil keputusan terkecil dan titik utama dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).