Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman menghadiri rapat kerja (Raker) bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (4/11), yang merupakan rapat perdana Menteri Hukum bersama DPR sejak dibentuknya Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa, menyebutkan bahwa dalam raker ini, Supratman dan anggota Komisi III membahas fokus kerja Kementerian Hukum pasca pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian.
Supratman menyampaikan bahwa saat ini Kemenkumham sedang berada dalam masa transisi pasca pemisahan menjadi tiga kementerian. Tim transisi Kemenkumham menargetkan penyelesaian kelembagaan pada Juni tahun 2025.
Selain itu, pihaknya saat ini tengah fokus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Upaya ini dimulai sejak perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga pembangunan sistem merit sebagai dasar pengembangan karir pegawai yang adil dan sesuai kompetensi.
“Memastikan rekrutmen CPNS yang saat ini sedang berlangsung dengan lancar, karena merupakan bagian awal penentuan kualitas SDM. Kualitas SDM menentukan keberhasilan organisasi,” ujar Supratman di ruang rapat Gedung Nusantara II DPR RI.
Di bidang regulasi, lanjut Supratman, Kementerian Hukum fokus melakukan kaji ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan agar selaras mendukung Indonesia Emas 2045.
“Kementerian Hukum melakukan review terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, supaya satu langkah menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII Al Muzzammil Yusuf meminta Kementerian Hukum memperhatikan aspek meaningful participation (partisipasi masyarakat yang bermakna) dalam pembentukan Undang-Undang. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum telah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi.
Di samping itu, Anggota Komisi XIII Ali Mazi menginginkan peningkatan fungsi pembinaan hukum nasional. Menurutnya, pembinaan hukum nasional memberikan dampak positif sejak tahun 1990-an.
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly turut menyampaikan pandangan dalam raker ini. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengharapkan penempatan pegawai-pegawai yang berintegritas dan memiliki pengetahuan luas pada setiap satuan kerja Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).
“Kami menitipkan orang-orang yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kedalaman pengetahuan. Jika orang tidak mempunyai integritas maka akan menimbulkan persoalan besar,” pinta Yasonna.
Menanggapi masukan dari anggota Komisi XIII DPR Supratman memastikan bahwa Kementerian Hukum akan meneruskan kinerja baik yang telah diwariskan oleh menteri-menteri sebelumnya. Sebagai contoh, penyatuan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Ia menjelaskan, tim Kementerian Hukum sedang menyiapkan naskah akademik untuk menambahkan prodi baru, diantaranya terkait peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, bahkan Hak Asasi Manusia.
“Semua yang baik pasti kami lanjutkan, termasuk keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kementerian PANRB sudah menyetujui agar Politeknik berada dalam satu atap di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. BPSDM sedang menyiapkan naskah akademik untuk menyiapkan prodi yang baru,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan bahwa sebanyak 5.715 dari 6.191 pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) di Kanwil Kemenkumham Babel.
Lalu sebanyak 27 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), 134 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) dan 4 Naskah Akademik telah diharmonisasi sejak Januari hingga Oktober tahun 2024.
