Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkolaborasi dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di daerah itu.
"Kami fokus juga memberikan perlindungan bagi anak disabilitas karena hal ini merupakan isu global," kata Anggota KPAI Diyah Puspitarini usai rapat koordinasi terbatas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas tahun 2024, di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan rapat koordinasi terbatas layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak disabilitas yang dihadiri Kepala Bappeda, DP3ACSKB, Dinas Pendidikan dan Plh Kepala Dinas Sosial Pemprov Kepulauan Babel serta instansi terkait lainnya ini, sebagai langkah memberikan pelayanan, perlindungan kepada anak-anak disabilitas di daerah ini.
"Kita ingin memastikan pemenuhan hak dasar terutama hak sipil, pendidikan, kesehatan, tenaga pengasuh alternatif bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini terpenuhi," ujarnya.
Ia menyatakan kasus yang menimpa anak-anak disabilitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong tinggi, misalnya kasus anak disabilitas di Kabupaten Belitung.
"Kemarin kami sudah bertemu dengan korban anak disabilitas di Belitung dan saat ini kasus yang menimpa anak berkebutuhan khusus itu sudah masuk proses persidangan," katanya.
Ia mengatakan KPAI akan memfasilitasi perlindungan kepada anak disabilitas korban kekerasan di Belitung ini agar anak tersebut mendapatkan direhabilitasi di Abiyoso Cimahi.
"Anak disablitas ini ditinggalkan orang tuanya, sehingga KPAI berupaya memberikan perlindungan kepada anak berkebutuhan khusus ini di Cimahi" katanya.
Berita Terkait
Babel latih guru umum untuk mengajar anak berkebutuhan khusus
18 November 2024 20:35
KPAI: Babel ramah anak disabilitas
9 November 2024 11:26
KPAI sebut kasus kekerasan anak di Babel tinggi
9 November 2024 11:25
KPAI rekomendasikan Babel terbitkan perda disabilitas
9 November 2024 11:23
KPAI soroti aktivitas tambang dekat SLB Manggar Belitung Timur
8 November 2024 19:48
KPAI minta Babel maksimalkan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas
8 November 2024 15:14
Polemik jilbab, BPIP diminta tinjau ulang SK standar pakaian Paskibraka
14 Agustus 2024 19:49
KPAI minta pemerintah segera evaluasi PPDB zonasi
28 Juni 2024 14:33