Ketua Komisi II DPRD Babel: RPJPD 25 tahun kdepan tak lagi pertambangan tapi agro maritim

Pangkalpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dody Kusdian memastikan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) 25 tahun kedepan bisnis di Babel tidak lagi pertambangan tapi agro maritim, sehingga apa yang menjadi sektor-sektor unggulan harus diperkuat.

"Kita ini provinsi Kepulauan tapi sektor bahari dan laut belum teroptimalkan di bangun dan OPD terkait terlihat belum serius membangunnya," kata Dody di Pangkalpinang, Sabtu.

Dody mengatakan Bangka Belitung sebagai provinsi Kepulauan memiliki banyak sektor-sektor yang menjadi unggulan tapi belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu DPRD Babel meningkatkan opsi PAD 2025 yang tadinya Rp770 miliar di naikkan Rp1 triliun karena potensinya besar.

Untuk sektor perikanan kelautan luar biasa jika bisa di optimalkan karena banyak aset-aset yang tidak termanfaatkan yang diserahkan kabupaten ke provinsi tapi belum teroptimalkan pendapatannya sehingga sangat disayangkan.

"Sampai saat ini nelayan juga yang mau melaut saja harus ada izin ke pusat dan punglinya luar biasa, jadi bagaimana mereka mau sejahtera. Ini harusnya kita kejar ke pusat untuk membantu provinsi bagaimana agar nelayan-nelayan sejahtera," ujarnya.

Begitu juga industri tambak udang yang selama ini sekian banyak perusahaan tambak udang di Babel, zero pendapatannya untuk Provinsi meski banyak perusahaan tambak udang di Babel.

"Sebanyak itu perusahaan tambak undang, tapi zero pendapatan pajaknya untuk provinsi. Alasan mereka karena sumber air yang mereka gunakan berasal dari laut jadi sesuai UU cipta kerja itu pajaknya tidak bisa ditarik. Regulasi ini harus kita perjuangan agar bisa dirubah bagaimana perusahaan tambak udang itu bisa membayar PAP," terang Dody.

Selain itu, pajak alat berat juga bisa digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi provinsi karena 95 persen perusahaan sawit terbesar di kita pemiliknya hanya tiga orang. Hanya 5 persen perkebunan sawit itu milik masyarakat.

Selama ini OPD terkait agak sulit mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. DBH sawit harusnya di kejar karena jangan sampai jalan kita rusak tapi kita tidak dapat apa-apa dari banyaknya perusahaan sawit ini.

"Bagaimana dari sektor perkebunan kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam bagaimana masyarakat bisa sejahtera dari lahan yang mereka miliki karena 95 persen perusahaan sawit terbesar ini pemiliknya hanya 3 orang, sisanya 5 persen itu yang punya masyarakat," ujarnya.

Dody menambahkan, sektor industri olahan juga harus digalakkan agar masyarakat perlahan bisa terbangkitkan karena inflasi erat keterikatannya dengan hal-hal itu. Untuk angka inflasi di Babel yang rendah saat ini jangan di banggakan karena itu membuktikan daya beli masyarakat yang rendah dan tidak ada.

"Inflasi kita yang rendah karena masyarakat tidak mampu belanja sehingga omset pedagang di pasar tradisional itu turun hampir 70 persen. Ini harus kita fikirkan, bagaimana bagaimana ekonomi masyarakat harus bangkit kembali," tutup Dody.