Penjabat se-Babel sepakat dukung program prioritas Presiden Prabowo

Pangkalpinang (ANTARA) - Penjabat kepala daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menandatangani 14 kesepakatan untuk mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk direalisasikan di Negeri Serumpun Sebalai itu.

"Ini sesuai arahan Presiden Prabowo salah satunya menyelaraskan program pemerintah pusat dengan daerah," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Sugito di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menyatakan Pemprov Kepulauan Babel Bersama penjabat bupati dan wali kota telah menggelar rapat koordinasi pada Kamis (20/11) kemarin, guna memastikan berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan, apalagi di 5 tahun yang akan datang ini benar-benar linier antara pemerintah pusat sampai dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota," katanya.

Ia menyatakan pada rakor dengan penjabat bupati, wali kota se-Kepulauan Babel kemarin disepakati 14 kesepakatan diantaranya mendukung program prioritas presiden dengan melakukan sinkronisasi RPJMN dan program nasional dengan RPJMD provinsi, kabupaten dan kota.

Mendukung mandala pengembangan ekonomi biru dan quality tourism sebagai tema pembangunan Kewilayahan Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan Sinergi program makan siang bergizi gratis sesuai kewenangannya.

Mendukung program percepatan akses hunian layak huni dan penanganan kawasan kumuh. Secara bersama-sama berupaya mengendalikan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan transportasi.

Selanjutnya berkomitmen dalam penyelesaian PPPK dan PHL. Menyusun anggaran dengan fokus pada belanja wajib dan program nasional. Sinkronisasi RTRW provinsi, kabupaten dan kota.

Mendukung pembangunan TPA regional yang ditindaklanjuti dengan kerja sama antar daerah. Meningkatkan mitigasi dan penanggulangan bencana. Meningkatkan sinergi transformasi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kabupaten/kota melaporkan kepada Pj. Gubernur pelaksanaan makanan bergizi gratis serta skema terbaik dan terakhir kebijakan yang dihasilkan dari rapat koordinasi ini agar dapat diterjemahkan secara teknis oleh perangkat daerah terkait.