Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut terus memantau situasi di Suriah secara cermat pasca runtuhnya rezim Bashar Al-Assad sehingga negara tersebut dikuasai pasukan oposisi.
"Kami memantau situasi di Suriah dengan saksama, berharap stabilitas akan segera pulih, dan pihak-pihak terkait akan menemukan penyelesaian melalui jalur politik yang akan memulihkan stabilitas dan ketertiban di Suriah," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (9/12).
Rezim di Suriah dipastikan jatuh pada Minggu (8/12) setelah pasukan militernya kehilangan kendali atas Ibu Kota Damaskus yang diserbu pasukan oposisi bersenjata sejak Sabtu (7/12).
"Masa depan Suriah harus diputuskan oleh rakyat Suriah. Kami berharap pihak-pihak terkait akan menemukan penyelesaian politik demi kepentingan masa depan rakyat Suriah," tambah Mao Ning,
Mao Ning pun menyebut kedaulatan dan keutuhan teritorial Suriah harus dihormati.
Namun ia tidak menjawab saat ditanya apakah pemerintah China telah melakukan kontak dengan Bashar al-Assad.
"Hubungan persahabatan China dengan Suriah adalah untuk semua rakyat Suriah," ungkap Mao Ning.
Pertempuran di Damaskus menjadi babak akhir dari perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011.
Eskalasi pertempuran antara pasukan rezim dengan kelompok oposisi pecah pada 27 November 2024 dari kawasan pedesaan di barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.
Selama 10 hari, pasukan oposisi melancarkan serangan kilat, merebut kota-kota penting mulai dari Idlib dan Aleppo pada 30 November hingga Hama pada 5 Desember dan kemudian pada Minggu (7/12), ibu kota Suriah, Damaskus dan kemudian mengambil alih sejumlah wilayah di Suriah.
Kemajuan pesat tersebut, yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot, menyebabkan runtuhnya rezim Assad setelah 13 tahun perang saudara.
Peristiwa tersebut menandai runtuhnya rezim Partai Baath, yang telah memerintah Suriah sejak 1963.
Bashar Al-Assad, pemimpin rezim Baath Suriah yang digulingkan, memutuskan mundur dari jabatannya dan melarikan diri ke Rusia.
Istana Kepresidenan Rusia, yang juga dikenal sebagai Kremlin, mengonfirmasi pada Senin bahwa mantan pemimpin rezim Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya diberi suaka oleh Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakantengah berdialog dengan Turki dan negara-negara lain di kawasan itu mengenai topik Suriah.
Rusia juga turut menyatakan dukungan untuk menjalankan proses politik yang inklusif sebagaimana amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2254 yang disahkan pada 2015.
