Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.
Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.
"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.
Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.
Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.
Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.
Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.
"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP: Diplomasi Pancasila keniscayaan kebijakan luar negeri Indonesia
