Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) di Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Djumala dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan diplomasi ekonomi tidak boleh direduksi hanya dalam konteks ekonomi bisnis-sektoral semata, tetapi harus dipahami dan dilaksanakan dalam perspektif geopolitik dan geoekonomi global.
"Karena itu, pembentukan kembali direktorat jenderal yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi di Kemlu adalah langkah yang relevan dan perlu diapresiasi," ujarnya.
Djumala, yang pernah menjabat sebagai Dubes RI untuk Austria dan PBB mengungkapkan unit diplomasi ekonomi bukan hal baru dalam perjalanan sejarah Kemlu.
Pada masanya, kata dia, pernah ada unit selevel eselon satu di Kemlu yang khusus menangani diplomasi ekonomi, yaitu Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri (HELN), sebelum dibubarkan pada 2001.
Terkait dihidupkannya kembali ditjen urusan diplomasi ekonomi tersebut, ia mengingatkan bahwa pembentukan Ditjen HEKSP Kemlu bukan sekadar penambahan struktur birokrasi dan kelembagaan.
Langkah itu mencerminkan kesadaran bahwa diplomasi ekonomi kembali menjadi jantung kebijakan luar negeri, terutama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh rivalitas geopolitik dan geoekonomi global.
Dia mengatakan dewasa ini ekonomi internasional tidak lagi beroperasi dalam ruang netral dan teknokratis. Dengan semakin kompleksnya interelasi antara geopolitik dan geoekonomi, diplomasi ekonomi tradisional yang hanya mempromosikan trade, tourism, investment (TTI) terasa usang.
"Kini isu perdagangan, investasi, pariwisata dan bantuan pembangunan menjadi bagian dari power politics," ungkapnya.
Djumala, yang juga pernah bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden/Sekretaris Presiden pada periode pertama Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pernyataan Menlu Sugiono terkait ungkapan strategic enabler dalam melakukan debottlenecking.
Menurut Djumala, ungkapan itu mengandung makna bahwa Kemlu harus menjadi garda terdepan dalam melakukan diplomasi ekonomi di luar negeri dan dalam memfasilitasi kementerian lain menghilangkan hambatan-hambatan dalam diplomasi ekonomi dengan negara mitra kerja sama.
"Ada nuansa peran koordinator dalam menyelaraskan pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri dengan kepentingan nasional dalam dinamika rivalitas geopolitik dan geoekonomi global," ujarnya.
Djumala juga meyakini Kemlu mampu melaksanakan fungsi koordinator diplomasi ekonomi karena para diplomatnya terdidik dan terlatih untuk memahami setiap masalah internasional dalam perspektif geopolitik dan geoekonomi dunia.
"Di tengah dunia yang semakin transaksional, Indonesia perlu menegaskan bahwa kerja sama ekonomi bukan hanya soal angka statistik ekspor, investasi dan pariwisata semata. Tetapi juga tentang bagaimana diplomasi ekonomi itu dilaksanakan sehingga membawa kemanfaatan bagi rakyat, mempertahankan kedaulatan kebijakan, dan menjaga kesinambungan kebijakan itu dalam jangka panjang," ucapnya.
Sebelumnya, saat pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri 2026 di Ruang Nusantara, Kemlu, Kamis (14/1), Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa pembentukan unit kerja diplomasi ekonomi itu dimaksudkan untuk menegaskan peran Kemlu sebagai strategic enabler dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi krusial.
