Kebijakan satu harga BBM ini akan berdampak terhadap stabilitas berbagai harga kebutuhan masyarakat.Pangkalpinang (Antara Babel) - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung kebijakan Presiden Republik Inonesia, Joko Widodo akan memberlakukan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena akan mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
"Kebijakan satu harga BBM ini akan berdampak terhadap stabilitas berbagai harga kebutuhan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Kepulauan Babel, Amri Cahyadi di Pangkalpinang, Senin.
Menurut dia dalam merealisasikan kebijakan satu harga BBM ini, pemerintah harus membenahi infrastruktur, jalur transportasi pendistribusian BBM dan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan BBM itu.
"Komitmen ini penting, agar kebijakan ini betul-betul dirasakan masyarakat. Percuma jika ada kebijakan baik tetapi tidak ada komitmen pemerintah untuk merealisasikannya," ujarnya.
Ia mendukung kebijakan satu harga BBM untuk seluruh wilayah se-Indonesia. Alasannya jika harga BBM di DKI Jakarta Rp1.000 per liter di Bangka Belitung atau Papua harus Rp1.000 per liter, jadi harga tidak lagi dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi BBM itu.
"Kebijakan ini akan menimbulkan kesetaraan dan tidak lagi ada diskriminasi antarwilayah dan inilah fungsi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merata," ujarnya.
Menurut dia harga BBM di SPBU Bangka Belitung sudah merata, namun harga BBM eceran yang bervariasi tinggi kisaran Rp8.000 hingga Rp9.000 per liter.
"Kami berharap pemerintah untuk juga menerbitkan peraturan yang mengatur keseragaman harga BBM bersubsidi eceran, agar pemerintah daerah mudah mengatur dan menindak pedagang BBM eceran ini," ujarnya.
Pewarta: AprionisEditor : Mulki
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
