Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry CH Bangun mengingatkan agar media mematuhi aturan kerja sama pemberitaan khususnya dengan pemerintahan.
"Maraknya pola kerja sama pemberitaan yang tidak sesuai dengan aturan harus disikapi betul oleh kawan-kawan media," kata dia saat membuka seminar nasional bertema "Transformasi Publik Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggungjawab" dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Hendry menyatakan Dewan Pers sejatinya telah menetapkan panduan dan model kerja sama pemberitaan yang jelas baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
Selain itu, masalah anggaran untuk kerja sama media juga menjadi perhatian.
Dengan jumlah media yang terus bertambah, keterbatasan dana semakin menjadi tantangan bagi lembaga pemerintah dalam menjalin kemitraan.
"Misal di satu provinsi terdapat 500 media, tetapi anggaran pemerintah hanya cukup untuk beberapa maka media juga harus memahami dan tetap mengikuti aturan yang ada," tegasnya.
Berkaitan hal tersebut, Hendry berharap peserta dapat memahami pentingnya membangun komunikasi yang lebih efektif dan sesuai aturan.
"Saya kira para peserta baik media maupun instansi pemerintahan atau swasta bisa mendapatkan pemahaman mengenai hal kemitraan," tambahnya.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Galaxy Banjarmasin itu diikuti sebanyak 300 peserta perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Indonesia beserta perwakilan pers dari Negeri Jiran Malaysia.
Seminar ini juga dihadiri oleh perwakilan media, humas pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Puncak HPN 2025 di Kalimantan Selatan rencananya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
