Jakarta (Antara Babel) - Aksi Damai Bela Islam Tegakkan Keadilan Melalui Supremasi Hukum, di Jakarta, Jumat, hingga pukul 16.00 WIB berlangsung aman, lancar, dan tertib.
Unjuk rasa yang dikoordinasikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPFMUI) ini berlangsung tanpa gesekan fisik atau saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.
Keikutsertaan peserta pengunjuk rasa yang bisa dipastikan berjumlah puluhan ribu orang, bahkan ada yang menyebut mencapai sekitar seratusan ribu orang, juga menyemut dalam barisan panjang ketika mereka melakukan longmarch seusai Shalat Jumat dari Masjid Istiqlal ke Jalan Pejambon, lalu ke Jalan Ridwan Rais, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Barat.
Perjalanan mereka terhenti di ujung Jalan Medan Merdeka Barat dan tidak bisa lagi mendekati Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara karena terhalang barikade aparat keamanan dari TNI dan Polri serta gulungan kawat baja berduri.
Suasana unjuk rasa yang berlangsung damai, memperlihatkan kepatuhan para pengunjuk rasa terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum juga telah mengatur mengenai pelaksanaan demonstrasi atau unjuk rasa.
Selain itu, demonstrasi atau berunjuk rasa memang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sebagai bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat; mewujudkan iklim yang konduksif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi; dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Peserta pengunjuk rasa tampak mendisiplinkan diri mereka dengan mematuhi aturan perundang-undangan dan seruan dari pemimpin negeri ini serta seruan dari aparat keamanan, termasuk dari para alim ulama.
Mereka juga mengatur kebutuhan logistik selama rally dalam unjuk rasa tersebut, seperti dalam menyediakan berbagai aneka makanan ringan dan makanan berat hingga beragam minuman.
Tak hanya itu, mereka juga menyiapkan kendaraan tim medis dan mobil ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan ada pengunjuk rasa yang jatuh sakit karena kelelahan atau terluka.
Tak sampai di sana, peserta pengunjuk rasa bahkan menyediakan layanan penambah daya (charger) gratis bagi yang memerlukan untuk tetap mengaktifkan telepon genggam mereka.
Unjuk rasa hari itu ibarat tamasya bersama keluarga besar umat Muslim serta masyarakat luas di sekitaran monas. Banyak di antara mereka yang membawa anggota keluarga, bahkan anak-anak, sehingga mereka berfoto ria di jantung Ibu Kota Negara itu.
Harapan Menteri Pariwisata Arief Yahya agar unjuk rasa berjalan dengan damai dan tidak mengganggu pariwisata Jakarta tampaknya terpenuhi, karena banyak "wisatawan" dari luar Jakarta seperti kawasan Botabek, Karawang, Cirebon, Banten, Tegal, Surakarta dan daerah lain di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, bahkan Palembang, turut serta ke Ibu Kota.
Sejumlah turis asing juga tampak menikmati suasana unjuk rasa tersebut, tanpa terlihat rasa cemas atau khawatir.
Mereka juga tidak merusak taman atau menginjak-injak taman yang ada di seputaran tempat unjuk rasa. "Allah menyukai keindahan. Jagalah taman ini tetap indah," demikian imbauan yang tertera di spanduk yang ditempel di taman di Jalan Medan Merdeka Barat.
Jamaah Daarut Tauhid bimbingan KH Abdullah Gymnastiar bersama relawan lainnya juga melakukan aksi bersih-bersih sampah sisa massa pengunjuk rasa. "Pasukan bersih-bersih" itu dengan membawa kantong plastik besar memungut sampah.
Mereka mengenakan syal leher biru bertuliskan "Bersih Rapih Tertib Teratur Daarut Tauhid".
Gema takbir, shalawat Nabi, juga menggema dilantunkan oleh para pengunjuk rasa.
Aparat keamanan tampak tidak terlalu bekerja keras dalam mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.
Sebagian polisi dan polwan tampak berbaur dengan pengunjuk rasa. Di antara mereka ada polisi wanita berhijab dan polisi pria bersorban dengan senyum ceria. Dengan sikap yang simpatik, mereka tampak mengamati pergerakan pengunjuk rasa.
Raungan beberapa helikopter di angkasa juga terlihat beberapa kali memonitor pergerakan massa.
Aparat keamanan juga tampak siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dari aksi tersebut, tetapi hingga tulisan ini dilaporkan, tidak ada kendaraan penghalau massa yang digunakan, misalnya, mobil "water canon", yang kerap digunakan untuk menghalau pengunjuk rasa yang mulai terlihat agresif.
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut memantau unjuk rasa itu melalui televisi dan melihat langsung dengan keluar dari kantornya. Wapres tetap bekerja di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta.
Sementara Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja memantau perkembangan pembangunan jalur kereta api dan meninjau Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.
Saat memantau langsung unjuk rasa, Wakil Presiden memang memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksamana dan Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan untuk mengamankan demonstrasi tanpa letusan senjata. Perintah itu disampaikan pasti setelah melihat suasana unjuk rasa yang memang berjalan damai, aman, dan tertib.
Selain Wapres, sejumlah pejabat negara antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, memantau keadaan terkini unjuk rasa dari halaman depan Istana Merdeka.
Unjuk rasa itu menuntut pemerintah agar menegakkan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Suasana unjuk rasa ini menunjukkan adanya manajemen baru dalam melakukan aksi unjuk rasa. Semakin dewasa masyarakat semakin memperbaiki kualitas demokrasi di Tanah Air, termasuk dalam memanfaatkan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum.
