Pangkalpinang (ANTARA) - Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, Muhamad Syahrial mengikuti kegiatan peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 secara virtual di Smart Room Center (SRC), Rabu (5/3).
Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan tata kelola di pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
"Penting dilakukan evaluasi secara berkala untuk peningkatan atau perbaikan sistem pencegahan korupsi," ungkap Sang Made saat beri sambutan.
Sementara itu, Syahrial yang mengikuti kegiatan secara virtual mengatakan kegiatan peluncuran indeks ini tiap tahun selalu dilaksanakan oleh KPK. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang selalu mengikuti apa saja yang menjadi pembahasan dalam peluncuran IKPD.
"Tiap tahun indeks itu selalu berubah-ubah, kami nantinya menyesuaikan atas perubahan tersebut," ungkap Syahrial.
Ditambahkan Syahrial, area intervensi MCP meliputi yakni Perencanaan dan penganggaran APBDz Pengadaan barang dan jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah, Manajemen aset daerah dan Tata kelola keuangan.
"Ada satu indeks yang tidak bisa kita terapkan yakni indeks terkait desa. Dikarenakan Kota Pangkalpinang tidak memiliki wilayah desa," ujar Syahrial.
