Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengalokasikan Rp10 miliar untuk mengakomodasi pembiayaan BPJS Kesehatan, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu.
"Ini program prioritas pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA di Pangkalpinang, Selasa.
Ia mengatakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan di Negeri Serumpun Sebalai ini.
"Pada tahun ini kita akan mengakomodir pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat sebesar Rp10 miliar," ujarnya.
Selain mengakomodasi pembiayaan BPJS Kesehatan masyarakat, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung juga akan mengalokasikan Rp15 miliar untuk infrastruktur, sanitasi dan pemeliharaan berkala jalan.
"Fokus efisiensi yang sudah dilakukan dan kita akan alokasikan untuk belanja yang prioritas sebagaimana arahan pemerintah pusat seperti bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur," katanya.
Menurut dia di tengah kebijakan efisiensi belanja daerah tahun ini, ada program pemerintah yang harus tetap dipertahankan dan dikurangi, sehingga balance atau keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah ini.
"Kami bersama Gubernur Kepulauan Babel telah membahas hal ini dan mengajukan beberapa alternatif efisiensi untuk mengatasi defisit anggaran pada catur wulan pertama tahun ini," katanya.
Ia menambahkan postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Babel 2025 mengalami pergeseran yang dicapai hingga caturwulan I periode April 2025 dengan total Rp2,370 triliun.
Angka tersebut menurun sebesar Rp20,8 miliar dari APBD 2025 yang sebelumnya berada pada Rp2,391 triliun. Defisit ini juga 'disumbang' dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami pemotongan sekitar Rp49 miliar, yang sebelumnya mendapat Rp163 miliar, kini hanya mendapat Rp114 miliar.
"Dengan berkurangnya dua sumber pendapatan itu, pada awal tahun ini Kepulauan Babel mengalami defisit anggaran sebesar Rp70 miliar dan berpotensi defisit Rp273 miliar pada tahun berjalan," katanya.
