Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong optimalisasi pemanfaatan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) serta perbaikan kualitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kanwil DJPb Bangka Belitung Syukriah HG mengatakan berbagai instrumen pembiayaan pemerintah perlu dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran agar berdampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Hingga akhir 2025, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kantor pusat DJPb, realisasi Skema Subsidi Resi Gudang di Bangka Belitung masih belum ada, meskipun empat gudang resi gudang telah ditetapkan secara resmi,” kata Syukriah di Pangkalpinang, Selasa.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tantangan utama bukan pada ketersediaan infrastruktur, melainkan pada penguatan ekosistem dan sinergi antarpemangku kepentingan. Padahal, resi gudang dapat menjadi instrumen penting agar petani dan nelayan tidak terpaksa menjual hasil produksi saat harga rendah.
"Melalui skema tersebut, pelaku usaha dapat menyimpan komoditas di gudang dan memanfaatkannya sebagai dasar pembiayaan perbankan dengan dukungan subsidi pemerintah," ujarnya.
Selain SSRG, DJPb Babel juga menyoroti kinerja penyaluran KUR di daerah. Hingga November 2025, penyaluran KUR di Bangka Belitung telah mencapai lebih dari 75 persen dari target tahunan atau sebesar Rp1,3 triliun dengan jumlah debitur sekitar 20 ribu orang.
Baca juga: Kanwil DJPb Babel sosialisasi SSRG, evaluasi hasil monev KUR dan bahas data debitur ekspor
Meski menunjukkan perkembangan positif, hasil monitoring dan survei terhadap 103 debitur KUR masih menemukan sejumlah permasalahan di lapangan, antara lain adanya permintaan agunan tambahan pada KUR Mikro serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam sosialisasi dan penginputan potensi debitur ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
“Kondisi tersebut berpotensi menghambat perluasan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” ujarnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II serta Kepala Seksi PPA II B Kanwil DJPb Bangka Belitung juga memaparkan hasil evaluasi dan monitoring penyaluran KUR serta implementasi SSRG. Keduanya menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyaluran KUR yang berkelanjutan dan keberpihakan pada usaha produktif.
DJPb Babel juga meminta dukungan perbankan untuk menyediakan data debitur eksportir yang akan dimanfaatkan dalam pengembangan desa devisa dan penguatan UMKM berorientasi ekspor di Bangka Belitung.
Sejumlah kendala yang teridentifikasi dalam diskusi antara lain kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), rendahnya literasi keuangan masyarakat, minimnya sosialisasi program KUR dan SSRG, serta akses lokasi gudang resi gudang yang dinilai kurang strategis.
Melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antarpihak serta benchmarking ke daerah yang telah berhasil menerapkan KUR dan SSRG secara efektif, DJPb berharap instrumen pembiayaan negara dapat diimplementasikan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
