Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar diskusi grup terkait kebijakan ekonomi biru untuk mendorong salah satu Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Kanwil DJPb Babel Sukriyah di Pangkalpinang, Kamis, mengatakan Kementerian Keuangan selama ini telah mengawal Asta Cita Presiden terkait ekonomi biru, dan Kepulauan Babel sudah masuk di zona satu atau sudah 92,85 persen wilayah laut mendekati ambang batas.
"Ini artinya yang boleh diambil dari laut itu ada batasnya, nelayan kecil jika mau menangkap ikan besar harus berlayar di atas 12 mil yang tentunya ombak lebih besar sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan perahu kecil seperti yang dilakukan sekarang. Jadi untuk merespons penekanan eksploitasi ikan tangkap, Kanwil DJPb Babel menawarkan sektor budidaya menjadi pilihan," katanya.
Menurut dia, ekonomi biru itu tidak hanya dari laut, namun semua ditujukan bagaimana potensi laut terjaga dengan tidak ada sampah dan ikan tangkap bisa dilakukan di laut dan darat, sedangkan budidaya terbagi di tiga lokasi, yaitu di laut, pesisir dan darat.
"Kali ini yang kita mendorong budidaya perikanan di darat, khususnya ikan nila tilapia, karena nila punya nilai ekspor yang ekonomis juga dibanding patin atau lele. Selain nila, ada udang, lobster, rumput laut dan kepiting sudah mulai dikembangkan dengan pola budidaya di Babel," katanya.
Oleh karena itu, pada diskusi kelompok kali ini pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Kelautan Perikanan, dan setelah diskusi ini Kanwil DJPb Babel akan membuka peluang dengan menginformasikan semua kebijakan dan potensi yang ada.
"Meskipun tidak memiliki anggaran, fiskal kita rendah, namun ini bisa jadi pintu fiskal, dan Kementerian terkait memiliki banyak program luar biasa untuk mendorong keberhasilan ekonomi biru di Babel," katanya.
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza ElviaEditor : Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
