Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Pangkalpinang meraih peringkat pertama sebagai satuan kerja dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terbanyak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester I tahun 2025.
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJPB Kepulauan Bangka Belitung Nomor S-723/WPB.10/2025, Kansar Pangkalpinang mencatatkan 279 transaksi menggunakan KKP, jumlah tertinggi di antara seluruh satuan kerja kementerian dan lembaga di wilayah tersebut.
Kepala Kantor SAR Pangkalpinang, I Made Oka Astawa, mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen instansinya dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“KKP tidak hanya membantu efektivitas transaksi keuangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meminimalisir kesalahan dalam pembelanjaan anggaran. Penerapan ini turut menunjang optimalisasi pelayanan SAR bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung,” kata Oka dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis (23/10).
Ia mengatakan, hingga pekan ini realisasi serapan anggaran Kansar Pangkalpinang telah mencapai 74,28 persen, dengan target mencapai 94 persen pada pertengahan Desember 2025.
“Anggaran kami maksimalkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan operasional dan peningkatan pelayanan SAR,” ujarnya.
Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran resmi yang digunakan satuan kerja kementerian/lembaga negara untuk transaksi operasional dan non-operasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI 2013–2025, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen Kansar Pangkalpinang dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik serta meningkatkan kualitas layanan pencarian dan pertolongan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Pewarta: ANTARA BabelUploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
