Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) selama 2024 hingga Agustus 2025 di daerah itu mencapai Rp1,72 triliun.
"Dana Rp1,72 triliun ini diestimasi telah mengurangi 'backlog' 15.824 rumah tangga tidak mampu untuk memiliki rumah layak huni di daerah ini," kata Plh Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Babel Neil Edwin dalam keterangan pers diterima di Pangkalpinang, Minggu.
Ia mengatakan pada tahun ini, DJPb Kemenkeu Kepulauan Babel melakukan kegiatan monitoring dan survei penyaluran FLPP dengan mengambil sampel target kepada debitur FLPP dan pengembang perumahan di Kota pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung.
"Kegiatan ini untuk memastikan KPR FLPP ini berjalan efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni," katanya.
Ia menilai kegiatan ini penting karena perumahan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan dan penguatan sendi-sendi sosial masyarakat.
"Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat juga merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional," katanya.
Menurut dia, kebutuhan rumah di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Babel masih menghadapi kesenjangan cukup besar antara jumlah hunian yang tersedia dengan kebutuhan aktual masyarakat, terutama MBR.
"Untuk menjawab tantangan tersebut, kami juga telah menyelenggarakan kegiatan FGD monitoring penyaluran FLPP berdasarkan hasil survei yang diikuti oleh 'stakeholder' terkait seperti OJK, BPS, BPN, Dinas PUPR dan perbankan penyalur FLPP, pengembang perumahan serta PLN dan PDAM," katanya.
Ia menambahkan kegiatan FGD ini untuk memastikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP telah berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan dampak positif bagi kelompok MBR yang merupakan sasaran program ini.
