Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan webinar bertema kebijakan blue economy untuk mendukung salah satu program prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kepala Kanwil DJPb Babel, Sukriyah H.G, mengatakan Kementerian Keuangan melalui unit Kemenkeu Satu turut mengawal implementasi Asta Cita Presiden yang menekankan pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan.
“Wilayah laut Kepulauan Babel telah mencapai 92,85 persen atau masuk zona satu, mendekati ambang batas pengelolaan sumber daya laut. Artinya, pemanfaatan sumber daya laut harus dibatasi agar tetap berkelanjutan,” ujar Sukriyah di Pangkalpinang, Rabu.
Ia menjelaskan, nelayan kecil kini menghadapi tantangan karena untuk menangkap ikan besar harus berlayar lebih dari 12 mil ke laut lepas dengan kondisi ombak yang lebih besar. Untuk itu, DJPb Babel mendorong pengembangan sektor budidaya sebagai alternatif penurunan eksploitasi ikan tangkap.
Menurutnya, konsep ekonomi biru tidak hanya terkait dengan pemanfaatan laut, tetapi juga mencakup upaya menjaga kelestarian ekosistem serta pengembangan kegiatan budidaya di laut, pesisir, dan darat.
“Kami fokus pada budidaya ikan nila tilapia di darat karena memiliki nilai ekspor tinggi dibandingkan patin atau lele. Selain itu, potensi udang, lobster, rumput laut, dan kepiting juga mulai dikembangkan di Babel,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil DJPb Babel menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan arahan dan dukungan kebijakan terkait implementasi ekonomi biru di daerah.
“Meski fiskal daerah masih terbatas, kegiatan ini menjadi langkah awal membuka peluang sinergi antarinstansi. Kementerian terkait memiliki berbagai program strategis untuk mendorong keberhasilan ekonomi biru di Bangka Belitung,” tutur Sukriyah.
