BPS-Pemkab Bangka Barat kuatkan kerja sama perbaiki data terpadu

Mentok, Babel (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penguatan kerja sama untuk meningkatkan kualitas berbagai data terpadu yang akan disajikan dalam Satu Data Indonesia (SDI).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bangka Barat Helwanda di Mentok, Rabu, mengapresiasi BPS Bangka Barat yang telah berinisiatif melakukan kerja sama sosialisasi dan koordinasi karena pentingnya data statistik sektoral bagi pemerintah daerah.

"Data sektoral ini penting, khususnya pada tahun 2025, karena Bapperida akan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," katanya.

Menurut dia, data yang lengkap dan valid sangat dibutuhkan untuk dijadikan bahan melakukan analisa dalam menentukan kekuatan dan permasalahan daerah.

"Untuk itu, kerja sama dan kolaborasi bersama BPS menjadi penting," katanya.

Menurut dia, kunjungan kerja BPS Bangka Barat ke Bapperida selain menguatkan kerja sama juga bertujuan untuk sosialisasi dan koordinasi terkait Statistik Sektoral Tahun 2025.

Statistisi Ahli Madya BPS Bangka Barat Rahmi Encu Winarti yang juga menjabat sebagai Ketua Statistik Sektoral, menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari peran BPS dalam membina Data Statistik Sektoral.

Menurut dia, penerapan program SDI di lingkungan Pemkab Bangka Barat penting dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola data yang lebih akurat, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan dibagipakaikan.

"Bapperida merupakan mitra strategis BPS, bukan hanya sebagai produsen dan pengguna data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten," katanya.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah Daerah Bapperida Bangka Barat Edi Irawan mengatakan Pemkab telah menindaklanjuti implementasi SDI melalui beberapa kebijakan serta aksi, antara lain penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang SDI, Keputusan tentang Forum SDI, dan Data Prioritas Kabupaten Bangka Barat.

"Sinergisitas dan kolaborasi antara Bapperida sebagai Sekretariat Forum SDI, Diskominfo sebagai wali data daerah, perangkat daerah sebagai produsen data statistik sektoral, dan BPS sebagai pembina, akan terus kita perkuat," katanya.

Ia menyarankan agar para pejabat struktural atau fungsional yang menangani perencanaan di setiap perangkat daerah ditunjuk untuk mengelola dan mengoordinasikan statistik sektoral di perangkat daerah masing-masing, karena data sangat berkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan.

Menanggapi hal ini, Rahmi Encu sepakat untuk bersama-sama memperkuat kelembagaan SDI di Kabupaten Bangka Barat, dengan cara mengaktifkan kembali rapat koordinasi Forum SDI secara rutin, penguatan SDM di perangkat daerah selaku produsen data statistik sektoral dengan membangun literasi serta pembinaan secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, BPS akan mengadakan bimbingan teknis bagi pejabat pengelola data di perangkat daerah terkait statistik sektoral secara "hybrid", yang dijadwalkan pada minggu keempat Mei sampai dengan awal Juni 2025.

“Kami berharap bimbingan teknis ini dapat meningkatkan pemahaman pengelola data tentang penerapan prinsip SDI, sehingga kualitas data sektoral yang dihasilkan semakin terjamin," katanya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan pelaksanaan SDI di Kabupaten Bangka Barat semakin baik sehingga kualitas data statistik sektoral semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.