Jakarta (ANTARA) -
Menteri Hukum dan Keadilan Pakistan Aqeel Malik menegaskan bahwa Pakistan secara bertanggung jawab memilih untuk mengendalikan diri secara maksimal dalam menghadapi situasi saat ini dengan India.
“Kami adalah negara yang bertanggung jawab yang memilih untuk tidak melakukan tindakan seperti itu (agresi), tetapi akan menanggapi jika menyangkut kedaulatan dan integritas teritorial kami,” kata Malik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan bahwa Pakistan akan mematuhi ketentuan gencatan senjata yang lebih luas dan berharap tidak perlu sampai titik di mana Pakistan mungkin harus menanggapi lagi.
Mengenai gencatan senjata, Malik mengatakan dirinya tidak dapat membahas rinci karena masih dalam proses yang sedang berlangsung dan merupakan situasi yang akan terus berkembang.
“Kami sangat berharap India memilih untuk menggunakan diplomasi seperti yang telah mereka sarankan, dan saya pikir ini adalah acara yang masuk akal,” kata Malik.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini pihaknya cukup positif mengenai gencatan senjata dan berharap dapat menyelesaikan krisis dengan India melalui dialog dan diplomasi.
Mengenai insiden 22 April yang terjadi di Kashmir, Malik mengatakan bahwa Pakistan telah mengutuk insiden tersebut dan telah menawarkan kepada India semua tingkat dukungan yang diperlukan dalam menyelidiki dan mengungkap serangan tersebut.
“Jika Pakistan memiliki sesuatu untuk disembunyikan, atau jika tangan kami kotor dengan ini, kami tidak akan pernah benar-benar menawarkan ini (penyelidikan) sejak awal,” ujar Malik.
Menteri Hukum itu pun menegaskan bahwa tawaran penyelidikan terhadap serangan Kashmir pada 22 April tersebut masih berlaku dan menekankan bahwa Pakistan tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut.
Dia juga mengatakan pihaknya telah meminta untuk melakukan penyelidikan internasional independen dan tidak memihak mengenai serangan Kashmir tersebut, menambahkan bahwa sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak India mengenai hal tersebut.
“Anda jelas tidak bisa bertepuk tangan dengan satu tangan. Kami butuh pihak India untuk bersikap terbuka dalam hal ini,” kata Malik.
Malik juga mengatakan bahwa Pakistan sangat menghargai dukungan dari komunitas internasional saat Pakistan memilih untuk mengendalikan diri secara maksimal dalam menghadapi krisis tersebut.
“Mayoritas negara Muslim dan masyarakat internasional pada umumnya benar-benar setuju dengan sikap kami. Mereka tidak hanya setuju dengan sikap kami, tetapi mereka juga menghargai cara kami menangani seluruh situasi dengan cara yang sangat dewasa,” jelas Malik.
Mengenai Perjanjian Air Sungai Indus (Indus Water Treaty/IWT), Malik menjelaskan bahwa Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditangguhkan karena tidak ada ketentuan penangguhan dalam perjanjian itu sendiri.
Meski India menggunakan istilah hukum menunda, menurut Malik, apa pun alasannya hal tersebut tidak mungkin dilakukan berdasarkan mekanisme internasional atau hukum internasional.
“Saya harus menegaskan kembali bahwa kami, seperti yang saya katakan, memiliki pilihan yang tersedia (dalam menanggapi ‘penundaan’ IWT). Kami memilih diplomasi daripada hal lain saat ini,” tegas Malik.
Setelah serangan teroris di Kashmir pada 22 April, India menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian IWT yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan perjanjian dan pembagian air antara kedua negara.
Perjanjian Air Sungai Indus (Indus Water Treaty/IWT) adalah dokumen hukum internasional yang ditandatangani oleh India dan Pakistan pada 1960 yang difasilitasi oleh Bank Dunia.
Perjanjian tersebut mendefinisikan pembagian air di lembah Sungai Indus, dengan mengalokasikan anak sungai di bagian timur (Ravi, Beas, dan Sutlej) ke India dan anak sungai di bagian barat (Indus, Jhelum, dan Chenab) ke Pakistan.
Diketahui bahwa perjanjian tersebut menjadi titik stabilitas selama periode konflik, termasuk Perang Indo-Pakistan 1965, Perang Pembebasan Bangladesh 1971, dan Perang Kargil 1999.
