Pangkalpinang (ANTARA) - Setelah melalui proses inspeksi dalam rangka Penerapan dasar Program Manajemen Mutu Terpadu berbasis HACCP di salah satu suplier udang vanamei di Bangka Belitung, Badan Mutu KKP Bangka Belitung akhirnya menerbitkan Statement Letter Implementasi Penerapan HACCP untuk PT Sabanta Chio Indonesia di Kabupaten Bangka Barat.
Badan Usaha tersebut merupakan salah satu perusahaan penampung udang di Babel yang mensuplay ke eksportir di Jakarta dan Lampung. Badan Mutu KKP Bangka Belitung sebagai Otoritas Kompeten Penjaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung yang telah mengantongi sertifikat ISO 17020, 17025 dan 9001 melakukan akselerasi Penjaminan Mutu Hulu Hilir dalam rangka memastikan seluruh produk hasil perikanan yang didistribusikan aman untuk dikonsumsi.
Produk akhir yang diterbitkan adalah Sertifikat Penjaminan Mutu Produksi Primer dan Pasca Panen karena saat ini persyaratan global semakin ketat dengan mengedepankan Food Safety sehingga tidak bisa ditawar lagi bahwa penjaminan mutu sudah menjadi kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban.
Dalam pelaksanaan inspeksi, Badan Mutu KKP Bangka Belitung tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dengan Dinas yang membidangi Kelautan dan perikanan di masing masing kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Babel bahkan melibatkan juga para Penyuluh perikanan.
Tugas Inspektur Mutu pada Badan mutu adalah melakukan audit, sedangkan personil dinas dan penyuluh adalah melakukan pembinaan agar temuan-temuan hasil inspeksi dapat segera dilakukan perbaikan.
“Badan Mutu KKP Bangka Belitung sebagai representasi Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah akan hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan”, kata Kepala Badan Mutu KKP Babel Dedy Arief Hendriyanto.
Ia menambahkan bahwa jika institusinya bukan hanya fokus terhadap kegiatan hilir, akan tetapi juga blusukan ke kegiatan hulu seperti pembudidaya kolam tawar, tambak bahkan ke kapal penangkap ikan untuk memberikan jaminan implementasi terhadap praktik-praktik standar yang baik.
Dalam waktu dekat, Badan Mutu KKP sedang merancang penjaminan mutu pada Koperasi Merah Putih di beberapa gerai yang melakukan distribusi produk hasil perikanan kepada masyarakat.
"Ini semata-mata agar masyarakat mendapatkan hal yang sama dalam konsumsi yang berkelanjutan sesuai SDGs ke-12," katanya.
Selain itu, penjaminan mutu yang dilakukan juga harus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo terutama mendukung program MBG dan diminta kepada seluruh pihak agar bahu-membahu meningkatkan kesadaran bahwa penjaminan mutu sangat penting karena Badan Mutu KKP Reliable, Robust dan Consistent.
Sebelumnya, KKP membuka peluang Kerja sama Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasi perikanan (SJMKHP) dengan Department of Agriculture Forestry and Fisheries (DAFF) Australia.
Melalui Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini mengatakan kerja sama ini berpotensi meningkatkan volume perdagangan produk perikanan Indonesia ke Negeri Kanguru”.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga menegaskan peran Badan Mutu KKP sangat penting dalam mengawal SJMKHP di sepanjang rantai pasok baik untuk kepenCngan masyarakat Indonesia maupun konsumen secara global akan kebutuhan pangan sehat, bergizi serta bermutu.
