TNI Siap Hadapi Ormas Bertentangan Dengan Pancasila

Jakarta (Antara Babel) - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

"Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah," kata Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka sejak Senin (16/1) hingga Kamis (19/1), di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI.

Ia mengatakan Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.

"Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada Ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila," ujar Panglima.

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia.

"Masyarakat indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima TNI, sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri. membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial dan lain-lain," ujarnya.

Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas FPI, Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami Ormas yang menentang ideologi Pancasila tersebut.

"Organisasinya ada, tidak kita sebutkan. Masih didalami," ucapnya.