Gaza (ANTARA) - Sebuah laporan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis pada Jumat (22/8) mengonfirmasi terjadinya kelaparan di beberapa wilayah Jalur Gaza, menandai kelaparan pertama yang dinyatakan secara resmi di Timur Tengah dan meningkatkan kekhawatiran tentang memburuknya kondisi kemanusiaan di daerah kantong pesisir yang dilanda perang itu dan kemungkinan dampak politiknya.
Seberapa parah bencana kelaparan di Gaza? Mungkinkah laporan PBB itu dapat meringankan penderitaan tersebut?
Kelaparan buatan manusia
Lebih dari setengah juta orang di Jalur Gaza, atau sekitar seperempat dari total populasinya, terjebak dalam kelaparan yang terutama berpusat di Gaza City. Krisis ini meluas ke selatan hingga Deir al-Balah dan Khan Younis, seperti yang dikonfirmasi oleh laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) yang baru. Kondisi di Gaza Utara bahkan diperkirakan lebih parah dan mengkhawatirkan.
"Ini merupakan bencana buatan manusia, sebuah kecaman terhadap buruknya moral, dan kegagalan kemanusiaan itu sendiri," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan pada Jumat.
Kemitraan IPC, otoritas internasional terkemuka dalam krisis kelaparan, menganggap suatu wilayah berada dalam kondisi kelaparan saat ambang batas kerawanan pangan ekstrem, malanutrisi akut, dan kematian terkait kelaparan, semuanya telah terlampaui. Secara rinci yaitu apabila sedikitnya 20 persen rumah tangga mengalami kerawanan pangan ekstrem, atau pada dasarnya kelaparan; sedikitnya 30 persen anak-anak menderita malanutrisi akut, atau kurus kering, terlalu kurus untuk tinggi badan mereka; dan dua orang per 10.000 meninggal setiap hari akibat kelaparan dan komplikasinya.
Hingga akhir September, lebih dari 640.000 orang, atau sekitar 30 persen dari populasi di Jalur Gaza diperkirakan akan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat parah, yang tertinggi dalam skala lima level IPC. Sementara itu, 1,14 juta orang lainnya akan berada dalam tingkat darurat, tertinggi kedua dalam skala tersebut. Situasi ini dipicu oleh rusaknya atau tidak dapat diaksesnya sekitar 98 persen lahan pertanian di wilayah tersebut, menurut laporan itu.
"Ini adalah kelaparan yang disengaja dan dibuat oleh Pemerintah Israel," ujar Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA), di platform media sosial X pada Jumat. "Ini adalah dampak langsung dari pelarangan pasokan makanan dan kebutuhan dasar lainnya selama berbulan-bulan." Malanutrisi akut di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat terparah. Pada Juli saja, lebih dari 12.000 anak teridentifikasi menderita malanutrisi akut, meningkat enam kali lipat sejak awal tahun, menurut laporan IPC. Laporan itu juga menyebutkan bahwa satu dari lima bayi lahir prematur atau kekurangan berat badan, serta sekitar 43.400 anak-anak dan 55.000 wanita hamil dan menyusui berpotensi menghadapi malanutrisi yang mengancam jiwa pada pertengahan 2026.
Sejumlah badan PBB telah memperingatkan bahwa operasi militer Israel yang semakin intensif dan pembatasan akses kemanusiaan akan semakin memperburuk krisis, yang menyebabkan meningkatnya jumlah kematian yang sebenarnya dapat dicegah, dengan anak-anak, kaum lansia, dan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan.
Neraka Dunia
Guterres menggambarkan apa yang terjadi di Gaza sebagai "neraka dunia," dan mengatakan "tak ada lagi kata" yang bisa menggambarkannya selain "kelaparan."
Laporan tersebut menemukan bahwa akses pangan di Gaza masih terbatas. Pada Juli 2025, jumlah rumah tangga yang melaporkan kelaparan parah meningkat dua kali lipat dibandingkan pada Mei dan lebih dari tiga kali lipat di Gaza City. Hampir 40 persen menyatakan bahwa mereka tidak makan selama berhari-hari, dan orang dewasa sering melewatkan makan demi dapat memberi makan anak-anak mereka.
Setiap hari, puluhan ribu orang mengantre berjam-jam berharap mendapatkan tepung atau kacang kalengan. Namun, kebanyakan dari mereka pulang tanpa membawa apa pun, kata Hadi Al-Sorani, seorang ayah dua anak yang tinggal di Gaza City. Dia terpaksa "makan sekali sehari, menyimpan makanan untuk anak-anak saya," imbuhnya.
Di lingkungan Zeitoun di Gaza City bagian timur, Umm Ahmed, seorang ibu tiga anak, memberi makan anak-anaknya roti pipih selama beberapa pekan. Dia khawatir akan kehilangan putranya yang berusia lima tahun, yang tampak kurus kering dan kelelahan, jika makanan dan obat-obatan tetap tidak tersedia.
Malanutrisi akut di kalangan anak-anak telah mencapai tingkat terparah. Pada Juli saja, lebih dari 12.000 anak teridentifikasi menderita malanutrisi akut, meningkat enam kali lipat sejak awal tahun, menurut laporan IPC. Laporan itu juga menyebutkan bahwa satu dari lima bayi lahir prematur atau kekurangan berat badan, serta sekitar 43.400 anak-anak dan 55.000 wanita hamil dan menyusui berpotensi menghadapi malanutrisi yang mengancam jiwa pada pertengahan 2026.
Kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan tersebut, menyangkal adanya kelaparan di Jalur Gaza. Namun, analis politik yang berbasis di Ramallah, Esmat Mansour, menyoroti bobot laporan tersebut yang didasarkan pada sistem spesifik yang disepakati secara internasional untuk mengukur krisis kelaparan, dan mengatakan bahwa negara-negara pendukung Israel dapat menghadapi tekanan yang semakin besar dari pemerintah dan lembaga untuk memastikan penyaluran bantuan.
Di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza City, dokter anak Ahmed Yousef melihat fasilitas tersebut menerima puluhan anak yang menderita malanutrisi parah dan penyakit terkait seperti dehidrasi dan anemia setiap hari. "Kami kehilangan banyak anak karena kurangnya obat-obatan dan nutrisi khusus," ujarnya.
Otoritas kesehatan yang berpusat di Gaza pada Jumat mencatat dua kematian tambahan akibat kelaparan dan malanutrisi dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah total kematian menjadi 273, termasuk 112 anak-anak, sejak putaran terbaru konflik Palestina-Israel pecah pada Oktober 2023.
Adakah harapan?
Banyak analis memperkirakan deklarasi kelaparan akan membawa dampak besar, meningkatkan tekanan terhadap komunitas internasional untuk menambah pengiriman bantuan, serta mendorong Israel untuk mencabut pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan.
"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel memiliki kewajiban yang tegas berdasarkan hukum internasional, termasuk kewajiban untuk memastikan pasokan makanan dan medis bagi penduduknya," ujar Guterres dalam pernyataan pada Jumat, seraya menambahkan bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlanjut tanpa sanksi.
Penyebaran kelaparan masih dapat dikendalikan jika gencatan senjata dicapai dan organisasi kemanusiaan diizinkan untuk mengirimkan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan, imbuh Lazzarini.
Kementerian Luar Negeri Palestina pada Jumat juga menyerukan tindakan internasional yang tegas untuk memaksa Israel "agar segera menghentikan kejahatan genosida, pemindahan, dan aneksasi, sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan, mencegah meluasnya, dan mengatasi kelaparan." Selesai
