Jakarta (Antara Babel) - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
mengkritik "rapor merah" pemerintahan gubernur petahana Basuki Tjahaja
Purnama dalam kinerja birokrasi untuk penataan kota dan pelayanan
masyarakat.
Beberapa catatan yang disoroti oleh Anies yakni laporan kinerja yang
mendapat nilai C, program kerja yang hanya terealisasi 70 persen, hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak mencapai predikat wajar tanpa
pengecualian, dan peringkat ke-16 dari 33 provinsi.
"Birokrasi di tahun sebelum pak Basuki menjabat skornya 100, tetapi
sekarang turun menjadi 56," kata Anies dalam debat kedua Pilkada DKI di
Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat malam.
Dengan keseluruhan aset birokrasi yang mencapai Rp1.000 triliun,
menurut Anies, sebenarnya setiap warga Jakarta bisa memperoleh aset
senilai Rp100 juta.
Namun hingga saat ini, rapor birokrasi Pemprov DKI dianggap Anies masih merah.
"Karena itu kami bertekad mengembalikan kepemimpinan Jakarta yang
efektif. Birokrasi bertanggungjawab memastikan seluruh aset tersebut
digunakan untuk menata bukan hanya gedung kotanya tetapi agar warganya
bisa meraih kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan," tutur mantan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Debat kedua Pilkada DKI yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta
dengan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta
penataan kawasan perkotaan.
Debat dengan durasi 120 menit itu dipandu oleh ahli bidang kebijakan
publik Eko Prasojo dan mantan presenter berita Tina Talisa.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pasangan cagub dan
cawagub DKI disusun oleh tiga orang panelis yakni peneliti senior Pusat
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro,
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus
Abadi, serta pakar sosial budaya, arsitektur, dan perancangan kota
Gunawan Tjahjono.
Debat tersebut diikuti tiga pasangan calon yakni Agus Harimurti
Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN;
Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI
Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem; serta Anies
Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.