Jakarta (Antara Babel) - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik "rapor merah" pemerintahan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dalam kinerja birokrasi untuk penataan kota dan pelayanan masyarakat.
Beberapa catatan yang disoroti oleh Anies yakni laporan kinerja yang mendapat nilai C, program kerja yang hanya terealisasi 70 persen, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak mencapai predikat wajar tanpa pengecualian, dan peringkat ke-16 dari 33 provinsi.
"Birokrasi di tahun sebelum pak Basuki menjabat skornya 100, tetapi sekarang turun menjadi 56," kata Anies dalam debat kedua Pilkada DKI di Gedung Bidakara, Jakarta, Jumat malam.
Dengan keseluruhan aset birokrasi yang mencapai Rp1.000 triliun, menurut Anies, sebenarnya setiap warga Jakarta bisa memperoleh aset senilai Rp100 juta.
Namun hingga saat ini, rapor birokrasi Pemprov DKI dianggap Anies masih merah.
"Karena itu kami bertekad mengembalikan kepemimpinan Jakarta yang efektif. Birokrasi bertanggungjawab memastikan seluruh aset tersebut digunakan untuk menata bukan hanya gedung kotanya tetapi agar warganya bisa meraih kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan," tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Debat kedua Pilkada DKI yang diselenggarakan oleh KPU DKI Jakarta dengan mengangkat tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta penataan kawasan perkotaan.
Debat dengan durasi 120 menit itu dipandu oleh ahli bidang kebijakan publik Eko Prasojo dan mantan presenter berita Tina Talisa.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para pasangan cagub dan cawagub DKI disusun oleh tiga orang panelis yakni peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, serta pakar sosial budaya, arsitektur, dan perancangan kota Gunawan Tjahjono.
Debat tersebut diikuti tiga pasangan calon yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN; Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai NasDem; serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.
