Kanwil Kemenkum Babel berikan penyuluhan warga Desa Kerakas

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum belajar hukum bersama penyuluh (Bekumpul) kepada warga dan perangkat Pemerintah Desa Kerakas, Sungaiselan, Bangka Tengah.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung di Pangkalpinang, Selasa, mengatakan kegiatan Bekumpul merupakan wujud komitmen Kemenkum dalam menghadirkan layanan penyuluhan hukum yang mudah dijangkau, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Pemahaman hukum yang baik merupakan pondasi terciptanya ketertiban dan keadilan di tingkat desa. Kami berharap masyarakat Desa Kerakas dapat menjadi teladan dalam membangun budaya sadar hukum, serta bersama-sama mendukung implementasi regulasi nasional di tingkat lokal," katanya.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban hukum, serta berperan aktif dalam mewujudkan budaya hukum yang lebih baik di wilayahnya.

"Kami akan terus hadir memperkuat literasi hukum dan mendampingi masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat," katanya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel Rahmat Feri Pontoh memberikan materi penyuluhan terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Ia menjelaskan adanya perubahan filosofi, substansi, dan ketentuan prosedural dalam KUHP baru serta menekankan pentingnya pemahaman masyarakat untuk mendukung implementasi yang efektif dan humanis.

Masyarakat juga mendapatkan materi yang disampaikan Penyuluh Hukum Ahli Muda Sudihastuti yang menjelaskan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, termasuk mekanisme layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

"Kita juga menjelaskan daftar sejumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Babel agar masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum bisa memanfaatkan layanan tersebut," katanya.

Kepala Desa Kerakas Junaedi mengapresiasi pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut dan berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahaman hukum.

"Penyuluhan hukum merupakan langkah penting dalam memperkuat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat," katanya.