Ambon (Antara Babel) - Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra mengatakan
negara harus berkontribusi pada partai politik dengan memberikan dana
perbendaharaan sebesar 60 hingga 70 persen dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN).
"Hingga hari ini dan kedepan hanya orang-orang yang memiliki uang
saja yang akan memimpin partai politik, karena itu kita berpikiran 60-70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara," katanya dalam
Seminar Kedaulatan Hukum, Politik, dan Ekonomi, di Ambon, Sabtu.
Seminar "Kedaulatan Politik, Hukum, dan Ekonomi" merupakan bagian
dari kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang digelar di Ambon pada 24 - 26
Februari 2017.
Menurut Saldi, jika partai politik masih didominasi oleh
orang-orang yang berduit, maka partai akan dijadikan kereta untuk
kepentingan pribadi, sedangkan legislator menjadi otoritas pertama dalam
pembentukan hukum di Indonesia.
Karena itu, apabila negara bisa berkontribusi dengan anggaran,
kemungkinan situasinya bisa berubah. Sebab semakin besar dana yang
diberikan oleh negara, maka akan semakin besar juga tuntutan rakyat agar
partai politik bertanggung jawab terhadap hal itu.
"Problemnya pembentuk hukum dikendalikan sebagian besar oleh partai
politik. Selama pengelolaan partai masih seperti ini, maka Indonesia
tidak akan berubah," ujarnya.
Guru besar Universitas Andalas Padang itu mengatakan perlu adanya
konsep pembaharuan dalam partai politik, karena partai telah diberi
kuasa yang jauh lebih besar. Hal itu terlihat jelas jika membandingkan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dan sesudah diubah.
Saldi menilai, sebagian masalah bangsa bisa diatasi apabila partai
politik bisa disusun dengan baik, karena belum tentu partai politik
dikelola oleh orang-orang yang berniat baik sesuai keinginan partainya.
"Di UUD 45 setelah diubah banyak sekali unsur kata-kata politik,
padahal sebelumnya tidak. Masuk di DPR, DPD, DPRD semuanya partai
politik," tandasnya.
Ia berharap Muhammadiyah melalui organisasi-organisasi otonomnya
dapat memunculkan kader-kader baru yang berkompeten, bisa membantu
mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial.
"Muhammadiyah memiliki kontrol juga pada kadernya yang diberi
kepercayaan jabatan di level nasional, kalau ini berjalan dengan baik,
maka bisa menjadi alternatif untuk memperbaiki kondisi negeri ini,"
tegas Saldi.
Pakar: 60 Persen Dana Partai dari APBN
Sabtu, 25 Februari 2017 22:14 WIB
Hingga hari ini dan ke depan hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang akan memimpin partai politik, karena itu kita berpikiran 60-70 persen dana partai harus ditanggung oleh negara,