Kejari Bangka Barat bantu pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan

Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat koordinasi dalam upaya membantu pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat.

"Hari ini kita laksanakan pertemuan dengan pengurus Forum Kerukunan antarumat Beragama (FKUB), Kodim 0431/BB, Polres Bangka Barat, Badan Kesbangpol, para pemuka agama, tokoh masyarakat dan sejumlah perangkat desa, untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi agar lingkungan masyarakat semakin aman dan nyaman," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bangka Barat Johan Ciptadi di Mentok, Rabu.

Menurut dia, situasi kondusif di daerah hanya bisa dijaga melalui komunikasi lintas lembaga.

Dinamika sosial yang tampak kecil sering berkembang menjadi persoalan besar ketika tidak ditangani sejak awal, sehingga Forum Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) menjadi wadah untuk menyamakan persepsi.

Forum Pakem merupakan sebuah program dan tim yang dibentuk Kejaksaan Republik Indonesia dengan tujuan mengawasi dan mencegah aliran kepercayaan atau keagamaan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, dan keharmonisan masyarakat, serta bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau ajaran agama resmi.

"Keberagaman keyakinan adalah hal lumrah, namun tetap perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi aktivitas yang menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya.

Selain membahas isu-isu keagamaan, peserta rapat menyoroti gencarnya informasi di media sosial yang berpotensi memicu kesalahpahaman antarwarga.

Pada pertemuan itu, perwakilan masyarakat dan pemuka agama ikut memberikan masukan terkait gejala sosial seperti penyalahgunaan narkotika dan potensi radikalisme.

Kegiatan Forum Pakem akhir tahun ini diarahkan untuk mengevaluasi kondisi aliran kepercayaan di Bangka Barat sepanjang 2025.

"Jadi kegiatan ini untuk mencari tahu apakah aliran kepercayaan masyarakat di Bangka Barat ini mengalami perkembangan yang positif selama 2025," katanya.

Ia mengatakan forum ini digunakan untuk menyerap catatan dan masukan masyarakat sebagai dasar penyusunan program pengawasan pada tahun mendatang.

Di akhir tahun ini pihaknya akan mengumpulkan berbagai permasalahan yang ada dan masukan dari masyarakat untuk menyusun program pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di tahun berikutnya.

"Berdasarkan hasil pertemuan hari ini tidak ditemukan adanya aliran kepercayaan menyimpang di wilayah Bangka Barat. Kita juga menampung aspirasi masyarakat agar kegiatan Pakem menyasar sekolah-sekolah," katanya.

Selain itu, Kejari Bangka Barat juga akan melakukan penyuluhan tentang perundungan dan paham kepercayaan kepada siswa.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama memperkuat komunikasi dan mempercepat respons terhadap isu-isu sensitif di masyarakat.

"Kita sepakat koordinasi terbuka menjadi kunci pencegahan konflik di Bangka Barat," katanya.