Koba, Babel, (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terus mencari solusi agar program pembangunan infrastruktur tetap berjalan pada 2026 meski keuangan daerah sedang mengalami defisit.
Kepala DPUTRP Bangka Tengah Fani Hendra di Koba, Rabu, mengatakan telah melakukan audiensi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan bertemu Wakil Menteri Diana Kusumastuti untuk membahas dukungan pembangunan infrastruktur di daerah itu.
“Kami memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase, terutama di kawasan yang kerap terdampak banjir,” kata Fani.
Ia menjelaskan jumlah titik yang perlu ditangani cukup banyak, terutama lokasi yang mengalami kerusakan akibat banjir dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, langkah Bupati mengajukan dukungan ke Kementerian PUPR merupakan upaya penting agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas.
“Apa yang diperjuangkan kepala.daerah dalam kondisi defisit anggaran adalah ikhtiar untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Fani juga mengimbau masyarakat mendukung upaya pemerintah daerah dengan menjaga kebersihan drainase di lingkungan permukiman melalui kegiatan gotong royong.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi akan terus ditingkatkan, termasuk dengan pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan terkait, guna memastikan percepatan penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
DPUTRP, kata Fani, juga sedang memetakan prioritas teknis agar penggunaan anggaran lebih efisien.
Pihaknya juga menyiapkan sejumlah skema alternatif pembiayaan, mulai dari penguatan usulan ke pemerintah pusat hingga optimalisasi sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan.
Beberapa wilayah yang akan menjadi fokus penanganan pada 2026 telah masuk dalam daftar evaluasi teknis, di antaranya kawasan permukiman rawan genangan serta jalur transportasi utama yang menjadi akses vital masyarakat.
Fani berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi perbaikan di titik-titik prioritas tersebut.
“Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Infrastruktur bukan hanya dibangun, tetapi juga harus dirawat bersama,” katanya.
