Polri akan tambah 10 gudang ketahanan pangan pada 2026

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri akan menambah 10 gudang ketahanan pangan pada tahun 2026 guna mendukung ketahanan pangan Tanah Air.

Dalam acara Peresmian dan Groundbreaking 1.179 SPPG serta 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri oleh Presiden RI di kawasan Jakarta Barat, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa saat ini Polri telah memiliki 18 gudang ketahanan pangan yang tersebar di 12 polda.

Pada tahun 2026, ujar dia, Polri akan membangun 10 unit gedung lainnya di delapan polda.

“Sehingga Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang kapasitas masing-masing 1.000 ton,” imbuhnya.

Selain itu, Polri juga sedang membangun gudang ketahanan pangan di wilayah Polda Metro Jaya dengan kapasitas 10.000 ton.

Ia berharap keberadaan gudang tersebut dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi, dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah.

“Ke depan, Polri akan membangun gudang ketahanan pangan di seluruh polda jajaran,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut dia, Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang terdiri dari 25 gudang aset Polri, tiga gudang aset pemerintah daerah, satu gudang aset KPU, dan tiga gudang pinjam pakai masyarakat. Gudang tersebut tersebar di wilayah Papua yang belum terdapat fasilitas gudang Bulog.

Baca juga: Polri targetkan bangun 1.500 SPPG pada tahun ini

“Keberadaan gudang-gudang tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi, tetapi juga memberikan efek domino yang mendorong tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan,” tuturnya.

Diketahui, pada Jumat ini, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri. Acara ini dilaksanakan di SPPG Palmerah di kawasan Jakarta Barat.

Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam acara ini, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, hingga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.