BGN: Informasi siswa meninggal karena MBG di Aceh adalah hoaks

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut informasi siswa yang meninggal diduga karena keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bireun, Aceh, adalah hoaks atau tidak benar.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin, menegaskan pentingnya masyarakat untuk berhati-hati dan mengecek lebih lanjut unggahan di media sosial dan tidak lantas mempercayai informasi yang belum tentu benar.

"Itu hoaks. Hati-hati jangan langsung percaya," ujar Nanik.

Nanik menyebutkan pihaknya terus memperbaiki tata kelola Program MBG dengan memberhentikan sementara atau suspend SPPG yang terbukti menyebabkan kasus keracunan pangan.

"SPPG yang terbukti menyebabkan insiden keamanan pangan langsung kami suspend," katanya.

Sebelumnya, ramai di media sosial X seorang warganet mengunggah video yang dinarasikan sebagai dua siswa meninggal karena keracunan MBG dengan menu bakso di SPPG Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen.

Dalam video tersebut, terlihat petugas kepolisian tengah menyegel dapur MBG tersebut karena telah menyebabkan keracunan. Namun BGN memastikan tidak ada korban meninggal sebagaimana yang dinarasikan dalam video.

BGN terus memperkuat sinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) guna menangkal hoaks dan disinformasi terkait Program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menyatakan penguatan narasi berbasis data dan fakta menjadi prioritas BGN di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, program strategis nasional seperti MBG harus dikawal dengan komunikasi yang transparan dan responsif.

"Program MBG menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga informasi yang beredar harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami bersinergi dengan Kemkomdigi untuk memastikan ruang digital tetap sehat dari hoaks dan disinformasi," ujar Khairul Hidayati.

Ia mengemukakan kerja sama dengan Kemkomdigi tidak hanya fokus pada klarifikasi isu, tetapi juga membangun sistem deteksi dini terhadap potensi penyebaran informasi keliru di berbagai platform digital. Pendekatan tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, monitoring media, serta peningkatan literasi digital publik.