Pangkalpinang (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati, menggelar seminar ketahanan pangan guna memperkuat sinergi antara penyuluh pertanian dan petani dalam mendukung kemandirian pangan daerah.

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis, Melati mengatakan ketahanan pangan harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui koordinasi antara penyuluh, gabungan kelompok tani (gapoktan), pemerintah daerah, dan DPR.

“Ketahanan pangan tidak bisa berjalan sporadis, karena ini adalah sistem yang saling terhubung dari hulu sampai hilir,” kata Melati dalam seminar bertajuk “Mengawal Mandat Pangan: Harmonisasi Langkah Legislatif dan Petani dalam Program Ketahanan Pangan Era Presiden Prabowo Subianto”, Rabu (4/3).

Seminar yang dihadiri sekitar 500 peserta dari kalangan penyuluh pertanian dan gapoktan se-Bangka Belitung itu menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan pembangunan pangan daerah dengan agenda nasional.

Dalam pemaparannya, Melati menyebutkan Nilai Tukar Petani (NTP) Bangka Belitung tercatat sebesar 150,84 yang menunjukkan daya beli petani relatif baik. Produksi padi pada 2024 juga mencapai 77.490 ton gabah kering giling dengan peningkatan luas panen sebesar 19,09 persen.

Namun demikian, menurut dia, jumlah tersebut baru mampu memenuhi sekitar 31 persen kebutuhan konsumsi pangan daerah.

“Ini bukan kegagalan, tetapi pekerjaan rumah besar. Kita punya capaian, tetapi juga celah yang harus ditutup secara sistematis,” ujarnya.

Ia menekankan empat langkah utama untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah, yakni optimalisasi irigasi dan pengairan terutama pada lahan sawah bukaan baru, percepatan adopsi teknologi pertanian yang saat ini baru sekitar 30 persen, stabilitas harga serta kepastian pasar bagi petani, dan penguatan kelembagaan tani agar gapoktan mampu mengelola produksi hingga akses pembiayaan secara profesional.

Melati juga menilai peran penyuluh menjadi kunci dalam modernisasi sektor pertanian. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun benih unggul, menurutnya, tidak akan berdampak maksimal tanpa pendampingan yang konsisten di lapangan.

Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, ia menegaskan akan mengawal fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan penguatan irigasi, ketepatan sasaran pupuk subsidi, modernisasi pertanian, serta stabilitas harga pangan benar-benar berpihak pada petani daerah.

“Saya tidak ingin Bangka Belitung hanya menjadi konsumen kebijakan nasional. Kita harus memperkuat sistem pangan kita sendiri secara terencana dan berkelanjutan,” kata Melati.

Seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat teknis dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, antara lain Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Asmarhansyah, Direktur Pembiayaan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Purwanta, Kepala BRMP Bangka Belitung Intan Rahayu, serta Ketua KTNA Bangka Belitung Erzaldi Rosman.



Pewarta: Elza Elvia
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026