BPJS Kesehatan minta Pemkab Bangka Tengah validasi data PBI-JKN

Koba, Babel (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta Pemkab Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung memperkuat verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) desil satu sampai lima agar program tersebut tepat sasaran.

Deputi Direksi Wilayah III Sumbagsel BPJS Kesehatan Anurman Huda di Koba, Kamis, mengatakan proses validasi diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Terkait validasi data PBI dan JKN, kami berharap dinas terkait melakukan verifikasi dan validasi terhadap data desil satu sampai dengan desil lima, supaya program ini benar-benar didapatkan bagi mereka yang berhak,” kata Anurman.

Ia mengatakan apabila setelah proses verifikasi terdapat penerima yang tidak lagi masuk kategori desil satu hingga lima, maka kepesertaannya dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

“Kalau memang ternyata setelah diverifikasi tidak termasuk desil satu sampai dengan lima, mungkin kesempatannya bisa diberikan kepada orang lain yang kategori tidak mampu atau lebih layak,” ujarnya.

Anurman menjelaskan peserta PBI juga berisiko dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial apabila ditemukan tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat terjadi apabila peserta terindikasi memiliki pinjaman online, terlibat judi online, atau memiliki pinjaman perbankan dengan nilai di atas Rp100 juta.

“Kejadian tersebut bisa berisiko dinonaktifkan oleh Kemensos RI, maka kita berharap kondisi demikian tidak terjadi di Bangka Tengah,” katanya.

Ia mengatakan, skema pelayanan program JKN di daerah sangat bergantung pada kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, pemerintah pusat saat ini menanggung peserta hingga kategori desil lima, namun pemerintah daerah dapat memperluas cakupan kepesertaan apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan.

“Kalau skema dari pusat itu sampai desil lima, tetapi di daerah bisa saja skemanya melebihi desil lima jika APBD memadai untuk menanggung semua itu,” ujarnya.

Kendati demikian, ia menyarankan pemerintah daerah tetap memprioritaskan masyarakat desil satu sampai lima karena masih ada warga yang belum masuk tanggungan pemerintah pusat.

“Apalagi kuota secara nasional itu mencapai 96,8 juta jiwa, tentu masih ada masyarakat di daerah yang desil satu sampai lima belum ditanggung pemerintah pusat,” katanya.

Terkait keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC), Anurman menyebut kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah saat ini diperkirakan masih mampu menopang program tersebut hingga September 2026.

“Artinya kita masih berharap bahwa nanti akan ada dana bagi hasil dan dana transfer daerah, sehingga sampai akhir tahun masih tetap bisa menjadi status UHC prioritas,” ujarnya.