Jakarta (Antara Babel) - Kaget dan pasrah, itulah yang dirasakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Sandjojo, tentang penangkapan Sugito, pejabat penting di kementerian itu oleh KPK.
Dugaan yang ditimpakan kepada inspektur jenderal Kementerian Desa PDTT itu juga bukan main-main: diduga terlibat suap untuk meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
"Sekarang, terserah saja hasil opini BPK apa mau diaudit lagi atau bagaimana. Kami sudah cukup keras melakukan perbaikan," ujar Sandjojo, di Jakarta, Sabtu.
KPK telah menetapkan Sugito, auditor BPK, dan dua orang lain sebagai tersangka kasus suap pemberian opini WTP laporan keuangan 2016.
Sugito dan rekannya di Kementerian Desa PDTT, Jarot Prabowo, diduga memberi uang sebesar Rp240 juta kepada auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, agar Kementerian Desa PDTT memperoleh opini WTP.
Tentang capaian ini, Sandjojo bilang, selama ini, laporan Kementerian Desa PDTT mengikuti aturan.
Dia menegaskan, kasus itu tak ada hubungannya dengan dana desa yang saat ini berjumlah Rp60 triliun, karena kasus itu hanya menyangkut akuntabilitas pelaporan di kementerian itu.
Sandjojo tak mengerti mengapa Sugito tersangkut masalah itu. "Beliau orangnya sederhana. Bahkan di kementerian ini, beliau merupakan motor utama pemberantasan korupsi. Beliau mendidik sangat baik sekali. Pak Irjen yang paling getol, bahkan kerjanya sampai malam," kata dia.
