"Sejak 2006 hingga kini tercatat sedikitnya telah terjadi 26 konflik antara nelayan dengan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di pesisir laut kabupaten/kota di provinsi ini,"Pangkalpinang (Antara Babel) - Walhi Provinsi Bangka Belitung (Babel) mencatat 26 konflik antara nelayan dengan perusahaan tambang timah yang beroperasi di perairan di daerah itu.
"Sejak 2006 hingga kini tercatat sedikitnya telah terjadi 26 konflik antara nelayan dengan perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di pesisir laut kabupaten/kota di provinsi ini," kata Direktur Eksekutif Walhi Babel Retno Budi di Pangkalpinang, Jumat.
Sementara itu, kata dia, dalam dua bulan terakhir telah terjadi tiga konflik antara nelayan dengan perusahaan tambang yang berujung unjuk rasa dan tindak anarkis nelayan karena menolak penambangan timah di wilayah tangkap ikan mereka.
Konflik tambang timah yang terjadi dalam dua bulan terakhir di antaranya di wilayah perairan Sungailiat dimana nelayan dan kelompok pariwisata lokal menolak aktivitas pertambangan pasir dan timah dengan menggunakan kapal isap produksi (KIP) milik PT Pulo Mas Sentosa.
Kemudian konflik nelayan di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang yang memprotes rencana operasi KIP PT Tinindo Internusa karena IUP yang dikeluarkan Pemkot Pangkalpinang bertentangan dengan Perda No 1 tahun 2012 tentang RTRW Kota Pangkalpinang.
Terakhir pada 7 November 2013, dimana nelayan di Batu Perahu, Sukadamai, Mempunai dan Dusun Limus Kecamatan Toboali, Bangka Selatan menolak rencana beroperasinya KIP milik PT SJI di perairan Gusung dan Mempunai, Bangka Selatan.
"Saat ini nelayan sudah cerdas dan merasakan dampak dari tambang timah ini yang menyengsarakan mereka, seiring hasil tangkapan ikan nelayan semakin berkurang sebagai dampak limbah tambang timah tersebut," ujarnya.
Menurut dia, partikel sendimen buangan tersebut menutup dan merusak terumbu karang dan padang lamun serta mangrove di sebagian besar pesisir laut Bangka Belitung.
"Penghancuran terhadap ekosistem pesisir laut tersebut secara otomatis menurunkan dan mematikan pendapatan nelayan tradisional," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mendukung nelayan menolak kapal isap karena dampaknya tidak hanya terhadap kesejahteraan nelayan, tetapi juga hancurnya atau musnahnya biota laut di daerah itu.
"Kami berharap pemerintah daerah juga bersikap tegas menolak penambangan timah di laut ini, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah itu," ujarnya.
Pewarta: Pewarta :AprionisUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
