Indonesia Serukan Isu Kelautan Masuk Instrumen Perubahan Iklim

Jakarta (Antara Babel) - Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menyerukan pentingnya isu tentang kelautan dimasukkan dalam penyusunan instrumen global penanganan dampak perubahan iklim.

"Laut merupakan salah satu bagian bumi yang terdampak paling besar dalam perubahan iklim, namun isu ini tidak banyak disinggung bahkan dalam Perjanjian Paris," kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno pada Konferensi Dampak Perubahan Iklim di Laut dari Sudut Pandang Hukum Internasional di World Maritime University di Malmo, Swedia dikutip dari siaran pers di Jakarta, Rabu.

Havas menambahkan, Perjanjian Paris hanya memuat satu kata tentang laut yaitu "oceans" di bagian "preambule" (pembukaan) saja.

Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), menurut dia, tidak memiliki cakupan masalah laut dalam batang tubuhnya.

"Kekurangan ini telah menjadi keprihatinan negara-negara kepulauan dan negara pulau kecil lainnya dan juga para ahli hukum internasional lainnya," katamantan Dubes RI untuk Belgia itu.

Havas mengungkapkan seharusnya laut dimasukkan dalam pembahasan Conference of the Parties (COP) ke-23 negara-negara anggota UNFCCC di Bonn, November mendatang.

Menyinggung tentang isu kelautan, kepada peserta konferensi, Havas mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) yang mencakup tentang kelautan.

"Indonesia juga telah memiliki dokumen rencana aksi untuk mengatasi kenaikan permukaan air laut guna mengatasi abrasi dan naiknya air laut ke daratan terutama di utara Pantai Jawa," ujarnya.

Namun demikian, menurut dia, upaya nasional tidak akan cukup apabila tidak ada upaya regional dan global karena pada dasarnya, samudera dan laut di planet bumi ini adalah satu kesatuan.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia akan terus menyampaikan perlunya masalah kelautan menjadi bagian utama instrumen hukum internasional di bidang perubahan iklim.

Seusai menjadi pembicara dalam konferensi, Deputi Havas juga menyempatkan diri untuk bertemu dengan semua mahasiswa Indonesia di WMU.

Dia juga menggelar pertemuan bilateral dengan pejabat rektorat dan Wakil Presiden WMU Neil Bellefontaine guna membahas peningkatan jumlah mahasiswa indonesia di universitas maritim tersebut.