Di pinggir kolam yang berair jernih, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedhi Mulyono, berswafoto.
"Ini ya kepala desa yang hebat. Saya ingin selfie, sebentar mana ponsel saya? Supaya bisa selfie dengan kepala desanya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Didampingi
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko dan Pelaksana Tugas Bupati
Klaten yang juga bernama Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengungkapkan
kekagumannya pada pengelolaan perekonomian Desa Ponggok.
Desa
Ponggok yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dianggap
berhasil memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan
warganya.
Desa itu tercatat sebagai salah satu desa wisata terbaik 2017 dan
memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) terbaik 2016 menurut
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok mengembangkan perekonomian
desa lewat unit-unit usaha seperti Umbul Ponggok, kios kuliner, kolam
renang, wisata Ponggok Ciblon, dan toko modern desa.
Tempat wisata Umbul Ponggok adalah kolam mata air alami dari Gunung
Merapi dan Gunung Merbabu yang berada di sebelah barat dari Desa
Ponggok.
Umbul tersebut sering menjadi tempat pengunjung membuat foto di
bawah air dengan berbagai tema, seperti sambil mengendarai sepeda motor
atau sedang duduk di kursi sambil mengoperasikan komputer.
Menurut penuturan Junaedhi, Ponggok pertama mendapat dana desa pada
2015 sebesar Rp300 juta, lalu naik menjadi Rp600 juta pada 2017.
Pada tahun ketiga implementasi dana desa, Ponggok sudah mampu
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan baik
dan menyusun program prioritas pembangunan desa, misalnya pemenuhan
jamban dan saluran air kotor.
Desa Ponggok yang berpenduduk sekitar 2.300 orang juga memiliki
BUMDes Tirta Mandiri, yang awalnya mempekerjakan tiga orang dan kini
sudah bertambah 82 orang dengan gaji di atas upah minimum regional.
"Semua karyawan juga sudah BPJS. Kami juga ada program satu rumah
satu sarjana. Sekarang sudah ada 43 sarjana di desa. Dulu tanah di sini
dijual Rp10 ribu per meter tidak laku, sekarang Rp4 juta-Rp5 juta per
meternya," kata Junaedhi.
Direktur BUMDes Tirta Mandiri Joko
Winarno menjelaskan bahwa Tirta Mandiri juga ditunjuk menjadi ketua
dalam forum BUMDes se-Kabupaten Klaten.
"Tentunya desa di luar Ponggok mau diberdayakan potensinya, ada
potensinya tetapi masih bingung. Ada ahli dari Universitas Gadjah Mada
juga yang membantu untuk pendayagunaan desa," kata Joko.
Kepada
ratusan orang yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani mengaku
kagum dengan kemampuan Desa Ponggok mengelola dana desa untuk
menyejahterakan warganya.
"Balai pertemuan di desa sudah mirip dengan di kantor saya. Tadi
(di umbul, red.) airnya juga lebih bersih dari air PAM di Jakarta. Saya
betul-betul melihat ini sebagai prestasi yang luar biasa," kata Ani.
Menteri Keuangan berharap makin banyak desa di Indonesia yang
mengikuti keberhasilan Desa Ponggok membangun desa secara mandiri
menggunakan dana desa.
"Kami akan lihat sebagai contoh yang berhasil, karena kami melihat
komitmen pemimpin dan masyarakatnya, juga lingkungannya yang selalu
dijaga baik. Sekarang tiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah.
Kalau Ponggok bisa, yang lain harusnya juga bisa," kata Sri Mulyani.
Pendapatan BUMDes
BUMDes Tirta Mandiri telah mampu membukukan pendapatan Rp10 miliar
pada 2016 dan memproyeksikan pendapatan Rp15 miliar sepanjang 2017.
Menteri Keuangan ingin jajaran Pemerintah Desa Ponggok berhati-hati
dalam menjalankan program dan usahanya mengingat upaya menjaga prestasi
dan memelihara kesuksesan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.
Ia berpesan kepada pemimpin desa untuk menjaga kerukunan warga sekaligus menciptakan rasa saling memiliki.
"Bahwa ini adalah kerja bersama, pelihara terus solidaritas jangan sampai dirusak oleh siapa pun," ucap dia.
Setelah
mampu memiliki badan usaha mandiri, Ponggok selanjutnya harus
memastikan proses pembuatan kebijakan dalam RPJMDes bisa mencerminkan
komitmen warga agar kemakmuran dapat terjaga.
Menteri Keuangan
juga mengemukakan bahwa dia akan akan mengajak Junaedhi ke negara-negara
makmur seperti Singapura dan negara-negara Skandinavia untuk
mempelajari kebijakan-kebijakan publik di sana.
"Saya akan sedih kalau ada desa yang maju namun dirusak oleh
segelintir orang. Di level negara, provinsi, kabupaten, kecamatan,
bahkan desa bisa terjadi. Tolong dijaga agar RI punya contoh nyata
negara yang makmur itu seperti apa," katanya.
Kepada warga yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani juga
menjelaskan perihal reformulasi atau penghitungan ulang dana desa guna
lebih memprioritaskan desa yang belum maju.
Kementerian Keuangan
melakukan penghitungan dana desa dengan mengubah alokasi dasar,
memperbesar alokasi berbasis formula, dan afirmasi bagi desa-desa
prioritas (terpencil, tertinggal, terdepan).
Penghitungan dana
desa saat ini mencakup porsi alokasi dasar sebesar 90 persen untuk
kepentingan pemerataan dan porsi alokasi formula 10 persen untuk aspek
keadilan. Reformulasi dana desa nantinya memungkinkan penurunan porsi
alokasi dasar.
Mengenai porsi alokasi formula 10 persen tersebut masih terbagi
dengan bobot jumlah penduduk desa 25 persen, angka kemiskinan desa 35
persen, luas wilayah desa 10 persen, dan tingkat kesulitan geografis
desa 30 persen.
"Kami tentu berharap transfer dana desa yang mencapai rata-rata
Rp800 juta per desa per tahun dikelola dengan baik. Kami bersama
instansi pemerintah lain akan terus evaluasi transfer dana desa," kata
Menteri Keuangan.
Pemerintah juga akan terus mengupayakan pemberdayaan dan pendampingan bagi pemimpin desa.
"Kalau mayoritas kepala desa tidak hebat, nanti Rp60 triliun tidak
menjadi apa-apa. Kami ingin kemiskinan di RI hilang," katanya.
"Buktinya
di Ponggok kurang dari lima tahun kemiskinan tidak ada. Kalau Ponggok
bisa mengapa tidak di tempat lain. Dengan dana transfer ke desa plus
APBN untuk kurangi kemiskinan, kami harap Indonesia makin menciptakan
keadilan," ia menambahkan.
Ia juga mengatakan seluruh desa di Indonesia harus belajar dari
desa-desa lain yang sukses maupun gagal dalam mengelola bantuan
pemerintah.
"Seperti kita tahu ada kepala desa yang ditangkap karena korupsi.
Hati manusia bisa dihinggapi oleh rasa tamak. Uang untuk rakyat diambil
dan dimakan sendiri, jahatnya korupsi bisa terjadi di mana-mana,"
katanya.
Ia mengatakan akan berusaha memperbaiki sistem untuk mencegah
penyalahgunaan dana desa dan untuk itu pemerintah daerah harus membantu
membangun tata kelola yang bersih.
"Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan kita semua.
Pemerintah akan berusaha menggunakan semua daya upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat secara adil. Kalau rakyat Indonesia bekerja bersama
secara rukun, maka Indonesia adil, makmur, sejahtera pasti bisa
tercapai," demikian Sri Mulyani.
Buah Manis Dana Desa di Ponggok
Kamis, 24 Agustus 2017 11:23 WIB
Ini ya kepala desa yang hebat. Saya ingin selfie, sebentar mana ponsel saya? Supaya bisa selfie dengan kepala desanya,