"Saya minta kepada setiap OPD selalu memperbarui data kegiatan. Kebetulan BPKP meminta data tahun 2016 dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sementara kita tidak punya data tersebut mengingat kepala OPD saat ini masih baru," katanya di Pangkalpinang, Senin.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil EKPPD terhadap LPPD 2016 Pemkot Pangkalpinang mendapat predikat terendah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun penilaian tersebut bukan berkaitan dengan masalah program atau pelaksanaan kegiatan, tapi berkaitan dengan data.
"Masalahnya adalah data tidak dimiliki setiap OPD saat diminta BPKP untuk penilaian. Jadi ini hanya masalah miskomunkasi saja," ujarnya.
Dikatakan Radmida, penilaian terhadap kinerja setiap tahun dilakukan, dimana standar penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya juga meningkat.
"Tahun depan kami akan meminta bantuan Kemendagri terkait hal ini. Kami akan minta untuk menjadi narasumber guna menyampaikan kepada OPD-OPD terkait dengan permasalahan tersebut," katanya.
Pewarta: Try Mustika HardiEditor : Riza Mulyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.