"Masih ada kemungkinan bagi warga yang memiliki hak pilih namun belum didata dan untuk itu kami akan terus melakukan pendataan hingga menjelang digelarnya pemungutan suara nanti,"
Muntok (Antara Babel) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih tetap melakukan pendataan terhadap warga yang memiliki hak pilih namun belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).


"Masih ada kemungkinan bagi warga yang memiliki hak pilih namun belum didata dan untuk itu kami akan terus melakukan pendataan hingga menjelang digelarnya pemungutan suara nanti," ujar komisioner KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Muntok, Rabu.


Ia menjelaskan, pendataan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi seluruh warga yang memiliki hak pilih sehingga mereka tidak kehilangan hak suaranya dalam pelaksanaan Pemilu 2014.


Terkait hal itu, pihaknya hingga saat ini belum tahu apakah mereka nanti akan dimasukkan dalam DPT atau Daftar Pemilih Khusus (DPK).


"Kami masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat untuk masalah ini, namun kami harapkan tambahan pemilih ini tetap masuk dalam DPT seiring masukan dari Bawaslu untuk penetapan kembali DPT sampai 23 Maret 2014," kata dia.


Menurutnya, jika tambahan pemilih tersebut masuk dalam DPK, dikhawatirkan malah akan terjadi masalah pada saat pelaksanaan pemungutan suara.


"Tambahan surat suara hanya dua persen, kami khawatir nanti tidak cukup jika warga yang terus kami data hingga Maret ini masuk DPK," kata dia.


Selain masalah jumlah surat suara, kata dia, pembagian pemilih oleh petugas tempat pemungutan suara (TPS) juga akan ribet.


Setiap TPS dibatasi maksimal 500 pemilih, kami khawatir nantinya jika mereka masuk dalam DPK akan terjadi penumpukan pemilih di beberapa TPS dan melebihi kapasitas maksimal sehingga petugas kesulitan membagi pemilih ke TPS terdekat, kata dia.

Pewarta: pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Uploader : Rustam Effendi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.