Jakarta (Antara Babel) - Tidak kurang dari tujuh lembaga survei dalam waktu berdekatan melakukan survei untuk menjaring tanggapan publik atas perjalanan tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Seperti dalam koor paduan suara, hasil survei dari Indo Barometer, Litbang Kompas, CSIS (Centre for Strategic and International Studies), SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), Indikator Indonesia, KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), dan Poltracking Indonesia menunjukkan hasil yang mirip soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK.
Survei nasional Indo Barometer di 34 provinsi pada 4-14 Maret 2017 dengan jumlah responden 1.200 orang menunjukkan hasil bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,4 persen, yang tidak puas 32 persen, dan yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 1,6 persen. Sementara tingkat kepuasan publik atas kinerja JK sebesar 57,8 persen, yang tidak puas ada 35,8 persen, dan yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 6,3 persen.
Bila kinerja pemerintahan lebih baik lagi, Indo Barometer bahkan memprediksikan tingkat kepuasan publik bisa mencapai angka 80 persen untuk Jokowi pada tahun 2019, bertepatan dengan waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden.
Litbang Kompas dua kali melakukan survei soal itu pada tahun ini dan telah melakukan 10 kali survei kinerja Jokowi-JK sejak Januari 2015 hingga survei terakhir pada 26 September - 8 Oktober 2017.
Khusus untuk dua kali survei dari Litbang Kompas tahun ini, pertama, hasil survei April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK turun menjadi 61,3 persen dari angka 65,9 persen pada Oktober 2016 sedangkan responden yang tidak puas naik menjadi 36,9 persen dari angka 34,1 persen. Penurunan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan (dari 75 persen menjadi 71,20 persen), ekonomi (dari 65,80 persen menjadi 52 persen), serta kesejahteraan sosial (dari 69,80 persen menjadi 65,80 persen).
Namun hasil survei kedua yang diumumkan bertepatan pada tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2017, terjadi peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjadi 70,8 persen, dan yang tidak puas turun menjadi 29,2 persen. Peningkatan kepuasan terjadi di bidang politik dan keamanan sebesar 76,4 persen, ekonomi meningkat menjadi 55,1 persen, dan kesejahteraan sosial terjadi peningkatan menjadi 72,8 persen.
Hasil survei agak berbeda ditunjukkan oleh Lembaga survei KedaiKOPI, walaupun tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK tetap di atas 50 persen. KedaiKOPI pada tanggal 8 hingga 27 September lalu mewawancarai 800 responden di delapan kota, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, dan Makassar. Hasilnya, sebanyak 55,7 persen responden merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-JK, 43,3 persen tidak puas, dan sisanya tidak menjawab.
CSIS juga dua kali survei. Pada 12 September lalu, CSIS mengumumkan hasil survei bahwa 68,3 persen responden puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK, meningkat signifikan dibanding tahun 2015 sebesar 50,6 persen dan pada tahun 2016 yang mencapai 66,5 persen. Kepuasaan publik meningkat terhadap tiga bidang utama, yakni hukum, ekonomi, dan maritim. Survei dilakukan terhadap 1.000 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi dengan penarikan sampel secara acak bertingkat, melalui wawancara tatap muka.
Tak puas hanya itu, CSIS pun pada 4 November lalu mengumumkan lagi hasil survei bahwa 70,8 persen responden usia 17-29 tahun atau dikenal dengan generasi millenial mengaku puas dengan Jokowi-JK. Angka itu hanya berbeda tipis dengan masyarakat nonmillenial yang 70,2 persen menyatakan puas.
Kesulitan yang dirasakan generasi millenial terkait soal lapangan kerja terbatas(25,5 persen), harga sembako tinggi (21,5 persen), dan tingkat kemiskinan tinggi (14,3 persen).
SMRC pada 5 Oktober lalu mengumumkan survei bahwa 68 responden puas atas Jokowi-JK. Survei yang dilakukan selama seminggu sejak 3 September itu juga menunjukkan hasil yang menurun setingkat dibanding survei tahun 2016 yang menyatakan 69 responden puas atas Jokowi-JK.
Survei Indikator juga mengumumkan hasil survei pada 11 Oktober lalu bahwa 68,3 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-JK. Pada survei yang dilakukan sepekan sejak 17 September itu juga menunjukkan hasil sebanyak 27,23 persen responden menyatakan kurang puas, dan responden yang menyatakan tidak puas sama sekali 2,26 persen. Survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1.220 responden di seluruh wilayah Indonesia.
Hasil survei terbaru pada 26 November lalu disampaikan oleh Poltracking Indonesia bahwa publik yang puas dengan kinerja Jokowi-JK sebesar 67,9 persen. Lebih spesifik, publik yang puas dengan kinerja Jokowi 68 persen dan responden yang puas atas kinerja JK adalah 64,8 persen.
Survei nasional Poltracking Indonesia itu dilaksanakan pada 8-15 November 2017 melalui wawancara dengan menggunakan metode "stratified multistage random sampling" dan jumlah sampel adalah 2.400 responden dari 34 provinsi, dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Fokus Bekerja
Survei-survei tersebut tidak hanya bertujuan memberikan gambaran kepada publik mengenai tingkat kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK tetapi juga mengukur evaluasi lembaga negara dan institusi demokrasi, mengukur isu-isu nasional, elektabilitas kandidat Presiden dan Wakil Presiden, mengukur preferensi pemilih Presiden dan partai politik, serta partisipasi dan kemantapan pilihan.
Walaupun tidak menjangkau seluruh warga di seluruh pelosok Tanah Air, hasil-hasil survei dapat menjadi masukan bagi pemerintahan Jokowi-JK.
Presiden Jokowi pun pernah menanggapi atas hasil-hasil survei semacam itu. Hasil survei itu dapat memacu pemerintah untuk dapat bekerja lebih baik lagi.
Tentang penilaian baik atau tidak baik, pemerintah menyerahkannya kepada masyarakat. Jokowi pun menyatakan bahwa tugas utama yang harus diemban dirinya dan seluruh jajarannya adalah bekerja keras untuk kepentingan rakyat.
Survei yang dilakukan terkait kinerja Jokowi-JK dapat menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sektor-sektor pembangunan yang masih harus terus dibenahi, dan bukan hanya dilihat untuk mengukur elektabilitas.
Dari berbagai kegiatan kunjungan kerja Kepala Negara ke berbagai daerah menunjukkan bahwa Presiden fokus bekerja berkeliling kabupaten/kota dan provinsi untuk memastikan agar program-program pemerintah benar-benar dikerjakan, dikontrol, diawasi, dan diselesaikan secara baik, untuk kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.
Tanggapan Kepala Negara tersebut menunjukkan perspektif bahwa hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tidak cukup untuk berpuas diri karena pekerjaan nyata yang harus benar-benar diselesaikan dalam proses pembangunan ini jauh lebih penting ketimbang membaca hasil survei.
Berbagai regulasi yang dirasakan oleh pemerintah sangat banyak dan tumpang tindih, masalah pembebasan lahan untuk proyek pembangunan umum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan tuntutan untuk terus menerus melakukan inovasi untuk mengimbangi kemajuan iptek yang semakin canggih, serta peningkatan sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di dunia, merupakan kerja-kerja besar dan strategis bangsa ini ke depan yang harus diselesaikan.
Hasil survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat memang hanya merupakan persepsi semata. Kenyataannya, masih banyak pekerjaan yang harus sedang dan segera dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya memperbaiki sektor-sektor pembangunan yang masih dikeluhkan oleh publik.
Tingkat kepuasan publik yang ditunjukkan melalui survei tersebut juga antara lain dipengaruhi oleh keberhasilan dalam membangun citra positif kepada pemerintahan Jokowi-JK. Peran relawan Presiden Jokowi dalam menyosialisasikan kemajuan dan capaian program pemerintah kepada masyarakat, misalnya, juga turut mempengaruhi persepsi positif publik terhadap pemerintah.
Sejak awal memimpin bangsa ini, Presiden Jokowi memang telah mengabdikan dirinya untuk fokus bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan dia mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk bekerja, melalui jargon "ayo kerja" pada tahun pertama pemerintahannya, "kerja nyata" sepanjang tahun kedua pemerintahan, dan kini "kerja bersama" untuk tahun ketiga.
Dalam sebuah kesempatan wawancara khusus dengan LKBN Antara pada 16 Oktober lalu, Kepala Negara sempat mengutarakan bahwa tema kerja tersebut menghasilkan satu ciri metode kerja pemerintah, yaitu "cepat".
Banyak orang mengatakan sangat cepat, apalagi pemerintah terbawa arus kerja yang seolah tidak kenal waktu, tahu-tahu sudah tiga tahun.
Derap pembangunan di berbagai bidang, terutama sektor infrastruktur, terasa di seluruh Indonesia dan mewujudkan tekad pemerintah yang tak lagi memusatkan pembangunan hanya di Jawa atau Jawa sentris, tetapi telah terasa dan terlihat di seluruh Tanah Air, Indonesia sentris.
Setidaknya, hasil survei tersebut bisa menjadi rujukan bagi pemerintahan Jokowi-JK dalam mengisi sisa waktu memimpin bangsa ini hingga 2019 atau mengisi kembali untuk periode kedua pada kurun 2019-2024.
