Jakarta (Antaranews Babel) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan kebijakan impor garam merupakan hal yang sangat dilematis karena dibutuhkan oleh beragam industri tetapi juga memukul produksi garam rakyat di berbagai daerah.
"Kami meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi agar memperhatikan kebijakannya. Kebijakan mengimpor garam ini sangat dilematis," kata Mohamad Sohibul Iman dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Presiden PKS mengemukakan hal tersebut ketika menemui petani garam di Desa Pecangaan, Batangan, Pati, Jawa Tengah, yang mengeluhkan kebijakan impor garam yang telah diputuskan.
Untuk itu, ujar dia, pemerintahan saat ini dinilai harus lebih serius dalam memperhatikan nasib petani dan petambak garam.
Apalagi, ia mendengar dari keluhan petani garam bahwa ada garam impor untuk keperluan industri tetapi juga bisa beredar di pasar sebagai garam konsumsi.
Sohibul Iman karenanya menginginkan impor garam industri itu dijaga ketat oleh pemerintah agar tidak ada yang diselundupkan untuk garam konsumsi di pasar-pasar.
Ia berpendapat permasalahan saat ini adalah persoalan produktivitas dan kurangnya lahan yang dapat diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan garam setiap tahunnya.
Sebelumnya, sebanyak 10 industri pengolahan garam berkomitmen menyerap garam produksi 105 petani di dalam negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Penyerapan Garam Rakyat.
"Saya mengapresiasi para industri dan petani garam atas sumbangsih kepada Indonesia, khususnya pada sektor pergaraman nasional dalam ketahanan industri dan pangan nasional," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/4).
Airlangga menyampaikan, kebutuhan garam nasional pada 2018 diperkirakan sekitar 4,5 juta ton, terdiri 3,7 juta ton kebutuhan industri dan 800.000 ton konsumsi.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menginginkan agar harga garam domestik yang dihasilkan oleh petambak garam di berbagai daerah jangan sampai jatuh hanya karena impor garam.
Viva Yoga Mauladi mengingatkan bahwa petani petambak garam sudah bekerja dengan keras dan menunggu lama agar bisa memanen garam sehingga jangan sampai saat panen harga malah anjlok.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan stabilisasi harga garam di pasaran nasional.
Politisi PAN itu mengingatkan, sesuai UU No. 7/2016, negara dalam hal ini pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada petani tambak garam.
