Mahathir Mohammad resmi pimpin Malaysia

Kuala Lumpur (Antaranews Babel) - Ketua koalisi partai oposisi Pakatan Harapan Tun Dr Mahathir Mohammad dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke 7 oleh Yang di-Pertuan Agung XV Sultan Muhammad V di Istana Negara, Kamis malam (10/5).

Mahathir  mencipta sejarah ketika dia menjadi perdana menteri untuk ke dua kalinya pada usia 92 tahun. Dia menjadi perdana menteri Malaysia yang ke empat pada 1981 pada usia 56 dan jabatannya berakhir pada 2003 setelah berkantor selama 22 tahun.

Pelantikannya yang kedua pada Kamis malam itu mengakhiri situasi politik yang tidak pasti setelah Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 60 tahun terkapar dalam Pilihan Raya Umum (PRU) Ke 14 atau Pemilihan Umum Ke 14, Rabu (9/5).

Pertarungan sengit antara Mahathir dan kubu petahana Barisan Nasional (BN) pimpinan Najib Razak telah dimenangkan oleh kubu pembangkang atau oposisi dengan perolehan suara Pakatan Harapan (PH) 113 kursi, BN 79 kursi dan Partai Islam se-Malaysia (PAS) 18 kursi.

Dibutuhkan kursi parlemen minimal 112 untuk bisa memegang tiket ke Putrajaya untuk menerima mandat memegang pemerintahan federal dari jumlah total kursi 222.

PH yang menciptakan "tsunami pilihan raya" merupakan gabungan dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), The Democratic Action Party (DAP) yang merupakan Partai China dan Partai Amanah Nasional (PAN) pecahan dari Partai Islam se-Malaysia (PAS).

Sedangkan BN merupakan gabungan dari United Malays National Organization (UMNO), The Malaysia Indian Conggres (MIC) dan Malaysia Chinese Association (MCA).

Kemenangan tidak resmi tersebut belum membuat Mahathir lega karena Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) atau Komisi Pemilihan Umum Malaysia tidak segera mengumumkan kemenangan tersebut.

Mahathir dengan cepat melakukan pertemuan dengan empat pimpinan partai koalisi kemudian melakukan jumpa pers dengan menggunakan Bahasa Inggris kepada wartawan di Hotel Sheraton di Petaling Jaya.    

Dia menuduh SPR telah menunda pengumuman hasil resmi sementara koalisinya yang sudah merebut 112 kursi, yang diperlukan untuk membentuk pemerintah federal.

"Sudah terlambat sekarang. Kita harus tahu, siapa menang dan kalah. Ada upaya menunda hasil dengan tidak menandatangani formulir resmi," katanya ketika itu.

Mahathir yakin sudah mengambil alih suara di Putrajaya serta setidak-tidaknya enam negara bagian, termasuk empat dari Barisan Nasional (BN).

Secara tidak resmi pihaknya menang di Penang, Selangor, Malaka, Negeri Sembilan, Johor dan Kedah serta hampir seluruh semenanjung.

Menurut Mahathir tanpa pengumuman resmi pemenang oleh SPR sulit bagi PH bertemu dengan Yang di-Pertuan Agung untuk membentuk pemerintah.

Berkembang rumor BN akan bergabung dengan PAS dan Partai Warisan Sabah sehingga keinginan PH untuk membentuk pemerintahan gagal.

BN-pun belum mengakui kemenangan PH. Najib Razak saat jumpa pers esok harinya di PWTC mengatakan karena tidak ada partai yang mendapatkan "simple majority" maka Sri Baginda Yang di-Pertuan Agung akan membuat keputusan siapa yang akan dilantik oleh Tuanku menjadi perdana menteri.

"Mengikuti kelembagaan pelantikan ini adalah keputusan agung (raja) berdasarkan siapa yang mendapat kepercayaan anggota dewan rakyat. BN akan menghormati apa saja keputusan yang dibuat Agung dan saya berharap semua rakyat Malaysia untuk tenang dan memberi kepercayaan kepada Agung untuk membuat keputuan sebaik mungkin," katanya.

    
Kedigdayaan Mahathir

Mahathir sebagai ikon Pakatan Harapan (PH) telah disadari oleh kubu penguasa akan menjadi kekuatan penghambat mereka sehingga diganjal terus mulai dari awal.

Partai yang dia dirikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dibubarkan sementara oleh pemerintah karena gagal memenuhi tenggat waktu 30 hari untuk menyerahkan dokumen.

Logo PH yang sudah dikenal masyarakat juga dilarang digunakan sehingga koalisi tersebut menggunakan logo PKR yang didirikan Anwar Ibrahim.

Pada 27 April 2018 Mahathir Mohamad tidak bisa berangkat dari Lapangan Terbang Subang karena ban pesawat sewa yang semestinya dia naiki bocor.

Dia kemudian berangkat menggunakan pesawat lain dengan bantuan seorang kawan.

Setibanya di Langkawi, dia menyatakan pesawat yang dia sewa disabotase untuk menghalangi dia menghadiri penamaan calon atau pendaftaran anggota parlemen keesokan harinya. Dalam pendaftaran parlemen Mahathir terdaftar di P4 Langkawi, Negara Bagian Kedah.

Akibat tudingan tersebut Ketua Polisi Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim menyatakan akan menyelidikinya karena dia dituduh menyebarkan berita palsu berkenaan dengan kejadian pada saat dia berangkat ke daerah pemilihan di Langkawi.

Mahathir diselidiki menurut Akta Antiberita Tidak benar (Anti Fake News Act 2018), yang mengancam pelanggarnya dengan hukuman penjara hingga enam tahun atau denda RM500.000 atau kedua-duanya.

Mahathir lahir 10 Juli 1925. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke empat dan ke tujuh setelah pemilihan umum 2018 dan terpilih sebagai anggota Parlemen Malaysia mewakili Langkawi di Kedah.

Karir politiknya merentang selama lebih dari 70 tahun sejak ia bergabung dengan UMNO tahun 1946 dan mendirikan Parti Pribumi Bersatu Malaysia tahun 2016.

Mahathir lahir dan besar di Alor Setar, Kedah. Setelah lulus sekolah, ia berprofesi sebagai dokter. Ia aktif di UMNO sebelum menjadi anggota parlemen pada tahun 1964. Ia menjabat selama satu periode, lalu kalah dalam Pemilu selanjutnya.

Ia kemudian berselisih dengan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman dan dikeluarkan dari UMNO. Ketika Abdul Rahman mundur, Mahathir kembali masuk UMNO dan Parlemen dan diangkat menjadi menteri kabinet.

Pada tahun 1976, ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri. Pada tahun 1981, ia dilantik sebagai Perdana Menteri setelah pendahulunya, Hussein Onn, mengundurkan diri.

Pada masa pemerintahan Mahathir, Malaysia mengalami modernisasi dan pertumbuhan ekonomi pesat. Pemerintahannya merintis serangkaian proyek infrastruktur besar seperti pembukaan pusat pemerintahan baru di Putrajaya dan pendirian menara kembar Petronas Twins Towers.

Mahathir memenangi lima Pemilu berturut-turut dan mengalahkan para pesaingnya yang hendak memperebutkan kursi ketua partai UMNO.  Namun pemerintahan Mahathir juga mengorbankan independensi pengadilan serta kekuasaan dan hak tradisional kerajaan Malaysia.    

Ia mengesahkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap aktivis, tokoh agama minoritas, dan lawan politik, termasuk Wakil Perdana Menteri yang ia pecat pada tahun 1998, Anwar Ibrahim.

Rekam jejak Mahathir dalam mengekang kebebasan sipil dan penolakannya terhadap kepentingan dan kebijakan ekonomi Barat mempertegang hubungan luar negeri Malaysia dengan Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia.

Mahathir masih menjadi tokoh politik aktif setelah pensiun. Ia sering melontarkan kritik terhadap penggantinya, Abdullah Ahmad Badawi, yang mulai menjabat tahun 2006 dan Najib Razak tahun 2015.

Putranya, Mukhriz Mahathir, menjabat sebagai Menteri Besar Kedah sampai awal 2016.

Pada 29 Februari 2016, Mahathir keluar dari UMNO karena partai tersebut tetap mendukung Perdana Menteri Najib Razak meski sudah terjerat skandal 1Malaysia Development Berhad.

Pada 9 September 2016 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan menyetujui pendirian Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) sebagai partai politik resmi di Malaysia dan Mahathir diangkat sebagai ketua partai.

Pada 8 Januari 2018 Mahathir dinyatakan sebagai calon Perdana Menteri mewakili Pakatan Harapan pada Pemilu 2018. Ia berencana mengampuni Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kekuasaan ke Anwar setelah dua tahun berkuasa.
   
Senjakala BN

Tanda-tanda kekalahan koalisi BN diisyaratkan oleh kekalahan pimpinan-pimpinannya dalam Pilihan Raya kali ini.

Presiden The Malaysia Indian Congress (MIC) yang juga Menteri Kesehatan Dr S Subramanian pada era Najib Razak kalah di Segamat, Negara Bagian Johor, setelah empat kali menjadi anggota parlemen di tempat tersebut.

MIC merupakan salah satu partai koalisi yang tergabung dalam Barisan Nasional.

Subramaniam gagal mempertahankan kursi yang disandangnya sejak 2004 dan mesti rela menyerahkan kepada calon PKR Datuk Seri R Santhara Kumar dengan mayoritas 5.476 pemilih.

Presiden Malay Chinese Association (MCA) Datuk Seri Liow Tiong Lai gagal mempertahankan kursi Parlemen Bentong, kawasan yang diwakilinya selama empat periode dengan mayoritas 2.032 pemilih.

Menteri Perhubungan pada era Najib Razak yang memperoleh 23.684 pemilih dikalahkan Wong Tack dari PKR (25.716) sedangkan calon PAS N Balasubramaniam mendapat menerima 5.706 pemilih.

Dengan kekalahan tersebut Liow tercatat dalam sejarah sebagai presiden MCA pertama yang gagal dalam pilihan raya.

Kemudian Presiden Gerakan Datuk Seri Mah Siew Keong kalah di Parlemen Teluk Intan kepada calon PKR yang juga ketua DAP Perak Nga Kor Ming dengan mayoritas 11.179 pemilih.

Mahathir sendiri dalam sebuah video viral yang tidak diketahui tanggalnya menyampaikan UMNO pada 2020 tidak berkuasa lagi karena ditolak orang Melayu sendiri karena bosan dengan politik uang yang dilakukan oleh UMNO.

Di kalangan UMNO sendiri baik pimpinan maupun anggotanya mabuk kuasa sehingga tidak ada lagi perjuangan partai untuk bangsa tetapi perjuangan untuk mendapatkan tempat bagi diri sendiri sehingga pemilih bosan dengan UMNO dan mereka akan menolaknya.

"Saya fikir belum sampai tahun tersebut UMNO kualitasnya merosot dukungan kepada juga merosot. Apabila UMNO lemah, campuran BN ini juga akan menjadi lemah sebab BN kuat karena UMNO sehingga kalau ditolak BN juga akan runtuh," katanya.

Layaknya futurolog prediksi Mahathir hampir benar dan BN kalah lebih awal serta Mahathir menerima takdir Allah SWT sebagai perdana menteri.