"Kami berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena suara masyarakat ini sangat menentukan perjalanan pembangunan bangsa dan negara khususnya Bangka Belitung selama lima tahun ke depan," kata Kepala Diskominfo Babel Latif Pribadi di Pangkalpinang, Jumat.
Selain itu, kata dia, diimbau masyarakat tetap menjaga suasana yang kondusif, aman dan damai.
"Saat ini, dengan berbekal kartu tanda penduduk (KTP), setiap warga dapat menggunakannya untuk menentukan pilihan dan ini akan menekan angka golongan putih (golput) pada pemilu legislatif nanti," ujarnya.
Ia mengatakan, pada pemilu 2014, Pemprov Babel menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen dari 923.816 pemilih.
"Kami terus menyosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak suara, sehingga pelaksanaan pemilu lebih berkualitas dan wakil rakyat terpilih yang amanah, jujur dan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan pemilu, pilkada tahun lalu, tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya masih di bawah 60 persen atau masih kurang, karena masih rendahnya sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan instansi lainnya.
"Kami menilai kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan hak suaranya seperti dalam Pilkada Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka di Provinsi Bangka Beltung pada 2013 tidak semata-mata kesalahan dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya juga kurang," ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan petunjuk Gubernur Bangka Belitung, partisipasi pemilih merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, masyarakat juga harus berperan serta.
"Ini tugas kita bersama, bukan hanya KPU dan Bawaslu. Termasuk rekan pers juga berperan dalam menyukseskan pemilu agar berjalan lancar," katanya.
Pewarta: Pewarta: AprionisUploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
