Semarang (Antaranews Babel) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir menyebutkan masih melakukan pendataan kerusakan sejumlah kampus di Palu akibat terkena gempa bumi dan tsunami.
"Kami lagi lakukan tanggap darurat kemarin pada tanggal 3 Oktober 2018 bersama Presiden, baru lakukan pendataan karena situasi di Palu masih belum sempurna," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut diungkapkannya usai penandatanganan MoU antara Universitas Diponegoro dan PT Sinar Mas Group, PT Astra International, PT Delta Oriental Kapuas, serta Yayasan Alumni Teknik Perkapalan Undip.
Nasir mengakui sampai sejauh ini belum mengetahui jumlah mahasiswa yang menjadi korban bencana gempa bumi dan tsunami, termasuk dosen dan pegawai berbagai perguruan tinggi di Palu.
"Kami sudah datang ada 6-7 gedung cukup parah. Dinilai kerusakannya sekitar Rp283 miliar. Ini dari tim teknis, belum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," katanya.
Ia menyebutkan Universitas Tandulako yang mengalami kerusakan cukup parah, kemudian Universitas Muhammadiyah Palu yang satu gedungnya roboh, termasuk gedung perwakilan Universitas Terbuka.
Demikian pula, kata dia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu yang bangunannya mengalami kerusakan parah dan kondisinya sudah tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan perkuliahan.
Untuk pembangunan kembali kampus yang rusak, Nasir mengatakan sedang dilakukan penyisiran anggaran bersama Menteri Keuangan untuk mengupayakan pembangunannya pada 2019.
"Tetapi, masalahnya bagaimana kuliahnya Kami siapkan tenda darurat. Untuk jangka pendek, kami akan kirim 10 tenda, tetapi nanti kami akan kirim 30-40 tenda," katanya.
Tak hanya itu, kata dia, Kemenristek Dikti juga mengupayakan solusi yang bisa dilakukan untuk membantu mahasiswa Palu untuk melakukan perkuliahan di kampus lain untuk program studi tertentu.
"Kami sudah bertemu para pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), ada 38 rektor yang tergabung," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undip itu.
Mekanismenya, kata dia, para mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sudah melakukan tahapan "co-ass" untuk disebar ke perguruan tinggi se-Indonesia yang memiliki fakultas kedokteran.
"Bisa juga dengan daring, jarak jauh, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) sudah, bisa juga dengan CTS (credit transfer semester). Untuk SPP juga banyak yang membebaskan," kata Nasir.
