Jakarta (Antaranews Babel) - Koalisi Prabowo-Sandiaga mempertanyakan 31 juta daftar pemilih yang tidak sesuai antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami para sekjen parpol koalisi Prabowo-Sandi datang ke KPU mendiskusikan beberapa hal antara lain penjelasan dari Kemendagri yang mengatakan ada 31 juta belum terdaftar dalam DPT," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan awalnya DP4 yang dikeluarkan Kemendagri berjumlah 196 juta lalu KPU melakukan penelitian di lapangan, didapatkan 185 juta DPT, artinya dari jumlah itu ada 11 juta dari DP4 yang tersisir.
Menurut dia, dari 185 juta DPT, pihaknya menemukan 25 juta daftar pemilih yang berpotensi ganda dan setelah dikomunikasikan dan membuka data dengan KPU, hasilnya data ganda sebanyak 1,1 juta.
"Lalu KPU memberikan waktu dua bulan untuk akurasi terhadap data pemilih. Di tengah proses itu, kami dikejutkan pernyataan Kemendagri bahwa ada 31 juta belum masuk DPT," ujarnya.
Muzani mengatakan kedatangan pihaknya ke KPU itu untuk mengkonfirmasi terkait data 31 juta tersebut, apakah itu angka penambahan atau pengurangan 185 juta DPT yang telah ditetapkan.
Dia mengatakan diskusi dengan KPU cukup mendalam dan lembaga penyelenggara pemilu itu cukup akomodatif memberikan penjelasan.
"Kami akan terus mendalam proses pemilu dengan baik karena kami ingin semua rakyat yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya dan kami tidak ingin ada pemilu yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen PKS Mustafa Kamal mengatakan seharusnya DP4 yang diberikan Kemendagri sudah final sebelum DPT ditetapkan.
Menurut dia hal itu merupakan pelanggaran prinsip dan berpotenai terjadi pelanggaran UU karena saat ini yang dilakukan KPU dengan peserta pemilu adalah mengecek data yang diduga ganda.
"Ini potensi juga tidak terjadi transparansi. KPU sudah perlihatkan 'political will' bersama peserta pemilu, lalu kenapa Kemendagri seperti 'menyelundupkan' 31 juta," katanya.
Hal itu menurut dia bisa mendatangkan krisis yang bisa berujung pada ketidakpastian dalam proses pemilu sehingga harus ada peningkatan profesionalisme ke Kemendagri.
Langkah itu ujar Mustafa agar semua mendapatkan kepastian terkait data kependudukan sehingga Kemendagri harus bersikap transparan karena ketika penetapan DPT oleh KPU, ada perwakilan Kemendagri yang hadir untuk dimintai pendapatnya.
Koalisi Prabowo-Sandi yang datang ke KPU antara lain Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arief Fakhrulloh mengatakan masih ada sekitar 31 temuan data pemilih tetap (DPT) yang tidak sinkron dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
Berdasarkan penelusuran data pemilih oleh Kemendagri, nantinya diperkirakan jumlah DPT Pemilu 2019 bisa mencapai lebih dari 192 juta.
"Jadi berdasarkan data DPT dari KPU kemudian kami cocokkan dengan daftar penduduk yang sudah memenuhi syarat masuk kedalam DP4. Setelah disandingkan, maka kami mendapatkan data yang tidak sesuai sebanyak lebih dari 31 juta," ujar Zudan Jumat (5/10).
Zudan melanjutkan, meski ada temuan data yang tidak sesuai dalam jumlah yang besar, Kemendagri tetap mendukung KPU menyusun DPT yang akurat.
"Kalau data kami dianggap baik silakan dipakai. Kalau KPU percaya dengan hasil analisis kami, maka silakan dimanfaatkan," katanya.
