Muntok, Babel (Antaranews Babel) - Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar deklarasi damai guna memperkuat keharmonisan dan kesatuan bangsa.
"Melalui kegiatan ini kami harapkan bisa memberi andil dalam menjaga kerukunan umat beragama, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menyambut tahun politik 2019," kata Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangka Barat, Bachtiar di Muntok, Sabtu.
Deklarasi damai yang digelar di Muntok diikuti puluhan perwakilan pemuda lintas agama, pengurus FKUB Provinsi Babel, pejabat Kemenag Kabupaten Bangka Barat, pengurus FKUB Kabupaten Bangka Barat dan Wakil Bupati Markus.
Menurut dia, dengan adanya kegiatan atau pertemuan lintas agama diharapkan mampu mengurangi dan mengikis potensi terkikisnya kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat.
Perkembangan pesat media sosial dan tidak bisa dibendung saat ini dengan penyebaran berita atau kabar yang bisa mengikis persatuan bangsa wajib dicegah bersama.
"Saat ini kejadian kecil yang biasa-biasa saja bisa digoreng ke arah politik dan berpotensi mencederai kerukunan antaragama, hal ini merupakan tanggung jawab bersama agar bisa ditanggulangi," katanya.
Selain menggelar pertemuan tokoh lintas agama, menurut dia, pemerintah bersama pengurus FKUB juga perlu menggelar berbagai kegiatan positif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.
Menurut dia, kegiatan positif seperti perkemahan pemuda lintas agama diyakini bisa diselenggarakan untuk mengikis potensi gesekan antarumat.
"Kami berharap berbagai kegiatan yang dilaksanakan FKUB mampu memberi peran dalam menciptakan Pemilu 2019 yang tenang, dingin dan adem," katanya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan di Bangka Barat selama ini belum pernah terjadi konflik antarumat beragama berkat rasa toleransi masyarakat yang cukup tinggi.
"Toleransi masih terjaga dengan baik, kami berupaya ke depan FKUB semakin diberdayakan agar mampu menjadi salah satu pilar dalam menjaga kerukunan," katanya.
Menurut dia, pemerintah tidak akan mampu bergerak sendiri menjaga kerukunan dan keharmonisan sehingga keberadaan FKUB selama ini cukup membantu.
Untuk operasional organisasi tersebut, pemkab menyediakan dana hibah, namun tidak bisa terus menerus karena aturan.
"Kendala ini akan kami tanyakan agar FKUB yang memiliki tanggung jawab dan tugas besar menjaga keharmonisan bangsa bisa mendapat bantuan dan aktif," katanya.
