Jakarta (Antaranews Babel) - Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah jajarannya untuk rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
"Kita tahu bahwa semakin hari, kalau kemacetan lalu-lintas ini tidak kelola dengan baik di Jabodetabek ini, maka kejadian-kejadian kemacetan total, yang stuck atau yang tidak bisa tergerakkan semakin banyak," kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam rapat tersebut para pejabat terkait Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menaker Hanif Dzakiri.
Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Jaksa Agung Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Kepala BPS Suhariyanto, dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.
Presiden mengaku saat ini optimistis dengan pembangunan moda-moda transportasi alternatif di kawasan Jabodetabek.
"Kita juga optimis dengan pembangunan MRT, LRT, kemudian juga ada Transjakarta dan juga kereta api bandara, kemudian juga ada kereta commuter yang juga sangat membantu sekali dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek," katanya.
Presiden menilai kemacetan di Jabodetabek akan dapat diurai melalui pengelolaan transportasi Jabodetabek yang baik.
Berita Terkait
Jokowi: Saya serahkan seutuhnya cita-cita besar bangsa kepada Prabowo
20 Oktober 2024 16:30
Jokowi respects high public approval to his decade-long presidency
5 Oktober 2024 23:57
Ajudan unggah video tribute Jokowi selama menjabat sebagai presiden
14 September 2024 20:52
Jokowi naikkan tunjangan insentif anggota KPU sebesar 50 persen
20 Agustus 2024 10:33
Presiden Jokowi minta kepala daerah selesaikan urusan anggaran untuk pilkada
13 Agustus 2024 12:35
Presiden tegaskan IKN berkonsep kota hutan bukan kota beton
13 Agustus 2024 12:26
Presiden Jokowi: Ada kabupaten anggarannya besar, tapi program tidak jelas
13 Agustus 2024 11:54
Presiden Jokowi berkantor di IKN Senin besok
28 Juli 2024 11:59