Jakarta (Antara Babel) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung
memastikan pemangkasan anggaran akan dilakukan kepada belanja pemerintah
yang tidak mendesak dan tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi
serta kesejahteraan rakyat.
"Kita fokus pada yang tidak memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan rakyat, contohnya pembangunan gedung pemerintah dan
penyediaan kendaraan dinas," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin
malam.
Chairul mengatakan pemotongan belanja tersebut akan dilakukan di
RAPBN-Perubahan, sebagai upaya untuk mengurangi beban defisit anggaran,
karena penerimaan negara diprediksi tidak akan mencapai target tahun
ini.
Menurut dia, upaya pemangkasan belanja non prioritas tersebut akan
menghemat anggaran pembangunan sebanyak 10 persen, namun perkiraan angka
tersebut masih menunggu hasil pembahasan RAPBN-Perubahan dengan DPR RI.
"Segala sesuatu, tentunya kita serahkan dari pembahasan dengan DPR.
Kita berharap DPR memahami, mengerti apa yang terjadi dan betul-betul
sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Chairul.
Selain itu, ia meminta Menteri Keuangan untuk terus melakukan
optimalisasi penerimaan pajak, dengan mengkaji kembali sumber-sumber
penerimaan potensial yang masih dapat diupayakan secara maksimal.
Mengenai upaya pengurangan belanja subsidi energi, Chairul mengatakan
semua opsi untuk pemangkasan belanja tersebut akan dilakukan
pemerintah, namun saat ini belum ada keputusan lebih lanjut terkait hal
itu.
"Semua opsi kita buka termasuk opsi pengurangan subsidi. Kita lihat
apa yang bisa dilakukan pemerintahan sekarang, kita coba lakukan. Kalau
tidak bisa, kita kaji dan siapkan opsinya, agar pemerintahan baru bisa
lakukan," katanya.
Chairul tidak bicara secara spesifik mengenai kemungkinan pemerintah
untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, karena varian dalam kebijakan
fiskal terkait opsi pengendalian subsidi energi tersebut sangat
bervariasi.
Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan pemerintah belum memutuskan
opsi terkait pengendalian belanja subsidi energi, namun opsi apapun
yang dipilih, defisit anggaran dipastikan masih dibawah 2,5 persen
terhadap PDB.
"Semua opsi harus dibuka, tapi anggaran tetap dijaga defisit 2,5
persen. Nanti saja opsinya (diumumkan) pada pembahasan APBN-Perubahan,"
katanya
Chairul: Pemangkasan Anggaran Untuk Belanja Tidak Mendesak
Selasa, 20 Mei 2014 11:37 WIB
"Kita fokus pada yang tidak memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, contohnya pembangunan gedung pemerintah dan penyediaan kendaraan dinas,"